banner 300x250

Indonesia Tidak Setegas Tiongkok Untuk Hukum Para Koruptor

indexKBRN, Banjarmasin : Banyaknya korupsi di Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pengungkapan dan pembuktian di hadapan pengadilan, namun bukanlah hal yang mudah untuk mengungkap, membuktikan dan menuntaskan masalah korupsi tersebut biasanya dilakukan berjaringan dengan banyak pihak.

Bahkan yang sangat menjengkelkan terkadang para koruptor bisa lepas dari jerat hukum  karena berbagai sebab seperti sakit ataupun melarikan diri keluar negeri,  padahal akibat tindakan korupsi mereka negara dirugikan miliaran bahkan trilyunan rupiah. Melihat kondisi tersebut berbagai elemen masyarakat mewacanakan sanksi hukuman mati bagi para koruptor.

Menanggapi hal tersebut akademisi Fisip Unlam Budi Suryadi mengatakan Pemerintah Indonesia memang tidak setegas Pemerintah Tiongkok yang berani menetapkan hukuman mati bagi para koruptor dan mengeksekusinya, namun pemerintah nampaknya lebih mengedepankan pola pemiskinan bagi para koruptor sebagai jalan tengah dalam memberikan sanksi bagi para koruptor.

Selain itu tidaklah mudah menetapkan hukuman mati bagi para koruptor karena pengaruh nilai-nilai budaya, hak azasi manusia dan pengaruh tekanan dari sejumlah negara barat yang tidak menyetujui hukuman mati diterapkan di negeri ini.

“Pemerintah Indonesia nampaknya tidak setegas Pemerintah Tiongkok untuk menghukum para koruptor dengan menjatuhkan sanksi hukuman mati , mungkin hal itu dipengaruhi beberapa sebab , diantaranya nilai budaya , perikemanusiaan , hak azasi manusia dan tekanan sejumlah Negara tertentu, ”jelas Akademisi Fisip Unlam Dr. Budi Suryadi.M.Si di Banjarmasin, Jumat(17/3/2016).

Budi Suryadi menambahkan  penanganan koruptor harus dilakukan terpadu oleh seluruh elemen masyarakat guna mempersempit ruang bagi siapapun yang ingin melakukan tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan pemerintah tersebut. (FH/RRI)

banner 300x250