KSOP Tunggu Pengajuan Tarif Dari INSA

Banjarmasin, mediapublik, net

            Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Wilayah Banjarmasin, Bambang Gunawan mengatakan setelah dilakukan pertemuan beberapa kali untuk kesepakatan pembuatan tarif konsesi wilayah perairan kepelabuhan Tabanio, KSOP dengan INSA menemui jalan buntu, untuk itu kami masih sabar menunggunya.

 

Ini berkenaan dengan Pengusaha Pelayaran angkutan niaga yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association ( INSA) Kalimantan Selatan (Kalsel) menolak rencana Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT) memungut biaya jasa Pelabuhan Tabanio, Kabupaten Tanah Laut.

 

IMPT sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) membuat konsesi dengan KSOP Banjarmasin di Pelabuhan Tabanio. Persoalan mulai muncul setelah ada rencana  pungutan biaya jasa pandu, ship to ship, dan lainnya kepada INSA, ujar Bambang Kamis (8/11).

 

Ditambahkannya KSOP masih membuka ruang  jika Tarif yang dikenakan sebesar 4 % apabila dirasakan terlalu berat.bisa ditawar atau negosiasi, kalaupun juga tak mau  bayar, silahkan kirim surat ke pusat, Kamis (8/11) disampaikannya pada online mediapublik.net di Banjarmasin.

Keberatan INSA merupakan hal wajar apabila ada tarif yang dibebankan terhadap pengguna jasa di Pelabuhan Tabanio. Sebab, kata dia, IMPT sudah menyediakan sejumlah fasilitas. Pungutan ini setelah pemerintah menarik pajak 4 persen.

Ia berkata rencana pemberlakun tarif tidak muncul begitu saja, melainkan lewat proses cukup panjang dan beberapa kali dilakukan pertemuan. “Justru kami mempertanyakan, kenapa selama proses ini pengusaha di INSA tidak memberikan pandangan, penawaran atau penolakan,” kata Bambang.

Menurut dia, adanya konsesi di Pelabuhan Tabunio sudah memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Bahkan, kata Bambang penyesuaian tarif tidak cuma di wilayah kerja KSOP Banjarmasin, namun secara nasional.

Sementara itu  Ketua INSA Kalsel Capten Nurdin, berkomentar kalau semua perjanjian itu tidak mengacu konsep ‘No Service No Pay’ – larangan mengutip biaya tanpa ada pelayanan jasa, terutama kegiatan bongkar muat.

 

Apalagi yang dikenakan tarif sebenarnya bukan sesuatu yang menjadi tanggungan bagi para pengguna jasa yang notabene anggota INSA. Sementara yang menjadi kegiatan di dalam ruang lingkup kegiatan BUP belum diberikan besaran tarifnya.

Pihaknya tetap menolak keinginan KSOP dan IMPT. Nurdin punya dasar kuat sesuai arahan dari DPP INSA yang tetap mengacu no service no pay. Menurut dia, penerapan tarif yang akan diberlakukan IMPT belum tepat.

Ia mengeluhkan IMPT mengutip tarif jasa barang dan jasa kapal ke pengguna jasa. “Tidak akan bisa dikutip, kalau tidak ada kesepakatan dengan asosiasi,” ujar Nurdin.

INSA meminta pemerintah harusnya memangkas biaya tinggi, bukan malah memaksakan aturan yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Di sisi lain, INSA turut menyayangkan pengenaan tarif pelabuhan yang tidak sesuai aturan. (MP/ Fadilah)

Rate this article!
author

Author: