Workshop Pelayanan Publik Hadapi Evaluasi dari Kemen-PANRB

banner 468x60
Marabahan, mediapublik.net
Kabupaten Barito Kuala (Batola) merupakan salah satu dari 240 daerah yang pelayanan publiknya akan dievaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB).

Menghadapi penilaian di 2019 mendatang, Pemkab Batola melalui Bagian Organisasi melakukan berbagai persiapan yang salah satunya menggelar Workshop Standar Pelayanan Publik bagi SKPD yang ruang lingkup kerjanya berhubungan dengan pelayanan, seperti pihak kecamatan, puskesmas, DPMPTSP, RSUD Abdul Aziz, dan Disdukcapil.
Workshop yang berlangsung di Aula Mufakat Kantor Bupati Batola, Rabu (18/07), ini menghadirkan narasumber, HM Nasir (Kabid Ketatalaksanaan Biro Organisasi Pemprov Kalsel).

banner 300x250

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setda Batola, H Ibadurrahman SSos MIP, mengatakan tujuan digelarnya kegiatan untuk memberikan pembekalan bagi para peserta mengenai pedoman dan acuan dalam pemberian pelayanan yang baik dan sesuai standar ketentuan.
Dalam kaitan itu pula, para peserta yang berjumlah 50-an orang itu juga diberikan pengetahuan pelayanan yang sesuai ketentuan serta cara-cara penyusunannya.

Kabag Organisasi yang akrap disapa H Ibad itu menyebut, titik fokus workshop yang diberikan terkait kinerja pelayanan publik yang akan dilakukan evaluasi oleh Kemen-PANRB maupun pihak Ombudsman.

Karenanya, Kabag Organisasi itu berharap, setelah mengikuti workshop para peserta diwajibkan menyusun standar pelayanan, mempublikasikan dan menerapkannya kepada mitra layanan masing-masing unit kerja.

“Kami akan terus memonitor dan mengevaluasi. Targetnya akhir Desember nanti sudah selesai, mengingat tahun 2019 daerah kita menjadi salah satu yang dinilai Kemen-PANRB atas penerapan standar pelayanan publiknya,” katanya.

Kabag Organisasi Pemkab Batola itu menambahkan, workshop yang digelar ini merupakan salah satu titik awal perbaikan kualitas pelayanan ke depan. Hal itu seiring RPJMD Pemkab Batola yang ditetap dengan Perda Nomor 2 Tahun 2018 yaitu selama 5 tahun ke depan Batola harus memperbaiki tatakelola pelayanan.

Dalam arti, lanjutnya, selama 5 tahun ke depan pelayanan yang diberikan harus lebih mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel sesuai amanat RPJMD Pemkab Batola 2017-2022 yang didukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana salah satu indikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang setiap tahun harus lebih baik.

“Secara operasional ini sudah dituangkan dalam Road Map Repormasi Birokrasi Pemkab Batola dan dikuatkan adanya Perbup No 24/2018. Roadmap ini nanti mengatur cara operasional bagaimana penataan pelayanan selama 5 tahun ke depan yakni dari tahun 2018-2022,” tukasnya.

Ibad menjelaskan, ada tiga sasaran dari pelaksanaan reformasi birokrasi 5 tahun ke depan salah satunya yaitu pelayanan publik yang berkualitas, birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta birokrasi yang efektif dan efisien.

Untuk melakukan perubahan birokrasi, jelas lelaki suka goyun itu, terdapat beberapa area yang harus dilakukan di samping juga harus melakukan beberapa penataan seperti perundang-undangan, memperkuat organisasi, tatalaksana, menata sistem manajemen SDM aparatur, memperkuat pengawasan, memperkuat akuntabilitas, menata dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pelayanan publik yang berkualitas ini akan menjadi sasaran yang akan menjadi wajah birokrasi kita 5 tahun ke depan,” tutupnya. (mp)

banner 468x60
author

Author: