PELAIHARI – Panitia Kerja (Panja) I dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut kembali menjalankan fungsi pengawasannya. Pada Rabu (22/4/2026), Komisi I menggelar Rapat Kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) guna membahas secara terperinci Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
Pertemuan strategis yang dilangsungkan di gedung DPRD Kabupaten Tanah Laut, Pelaihari ini, mempertemukan jajaran anggota dewan dengan para pejabat eksekutif dari lingkungan DPMD. Rapat kerja ini merupakan tahapan penting dalam rangkaian evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerja Komisi I.
Fokus utama dalam pembahasan forum tersebut adalah meninjau sejauh mana realisasi program kerja, tingkat serapan anggaran, serta capaian target yang telah dieksekusi oleh Dinas PMD sepanjang tahun 2025. Sebagai instansi yang menjadi ujung tombak pembinaan dan pembangunan di tingkat desa, evaluasi terhadap kinerja DPMD menjadi perhatian khusus bagi para wakil rakyat.
Melalui Rapat Kerja Panja I ini, anggota dewan melakukan penelaahan mendalam terhadap data pelaporan yang disajikan. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap alokasi dana dan program pemberdayaan masyarakat desa telah berjalan efektif, transparan, dan memberikan asas manfaat yang maksimal bagi warga Tanah Laut.
Dari hasil pembahasan LKPJ ini, DPRD Tanah Laut akan merumuskan sejumlah catatan, koreksi, dan rekomendasi strategis. Sinergi dan evaluasi berkelanjutan antara unsur legislatif dan eksekutif ini diharapkan dapat terus menyempurnakan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam upaya memacu kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Tanah Laut.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/Suasana-RDPU-membahas-persoalan-distribusi-solar-subsidi-nelayan.jpg "DPRD Tanahlaut Gelar RDPU Sikapi Aspirasi Aliansi Mahasiswa, Agendakan Turun Cek Distribusi Solar")
