DPRD Tanah Laut Gerak Cepat Usut Dugaan Penyimpangan BBM Subsidi Nelayan Kuala Tambangan

Tanah Laut – Dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi bagi nelayan di Desa Kuala Tambangan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mulai menjadi perhatian serius DPRD Tanah Laut. Menindaklanjuti aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung beberapa waktu lalu, DPRD bersama aparat terkait menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan melakukan peninjauan langsung ke lapangan pada Senin (26/05/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan unsur DPRD Tanah Laut, aparat penegak hukum (APH), instansi pemerintah terkait, hingga pengelola SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan). Kedatangan rombongan disambut para nelayan yang sengaja tidak melaut agar dapat menyampaikan langsung berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi.

Salah seorang nelayan yang enggan disebutkan identitasnya, sebut saja A, mengaku bersyukur karena pemerintah akhirnya turun langsung mendengarkan aspirasi masyarakat pesisir.

“Kami hari ini memilih tidak melaut karena mendapat informasi DPRD datang langsung ke desa. Kami senang akhirnya bisa menyampaikan keluhan secara langsung,” ujarnya.

Dalam kegiatan investigasi tersebut, DPRD bersama APH berdialog dengan para nelayan terkait mekanisme penyaluran BBM subsidi, penggunaan barcode, hingga pengelolaan logbook distribusi BBM.

Berdasarkan keterangan sementara dari para nelayan, barcode maupun logbook disebut tidak berada di tangan nelayan sebagaimana aturan yang seharusnya diterapkan.

“Barcode bukan kami yang pegang, begitu juga logbook. Sepengetahuan kami semuanya dipegang admin pengelola SPBUN,” ungkap salah seorang nelayan di hadapan tim investigasi.

Keluhan serupa juga disampaikan nelayan berinisial H. Menurutnya, barcode dan logbook semestinya berada dalam penguasaan nelayan sebagai penerima resmi BBM subsidi.

“Seharusnya nelayan sendiri yang memegang barcode dan mencatat jumlah BBM yang diterima di logbook. Namun kami tidak memahami mekanismenya seperti itu. Yang kami tahu, ada yang mendapat 60 liter dan ada juga yang hanya menerima 30 liter setiap distribusi BBM datang,” jelasnya.

Masyarakat berharap investigasi yang melibatkan DPRD, APH, Pertamina, dan BPH Migas dilakukan secara terbuka dan transparan. Warga meminta apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi, maka proses hukum dapat dijalankan secara adil tanpa pandang bulu.

“Kami berharap yang benar tetap dibenarkan dan yang salah ditindak sesuai aturan. Kalau memang ada penyalahgunaan BBM subsidi atau manipulasi data, kami meminta APH transparan menanganinya. Kami hanya masyarakat kecil yang mencari nafkah dari melaut,” ujar warga lainnya.

Dalam pembahasan investigasi tersebut juga muncul dugaan potensi pelanggaran hukum apabila nantinya ditemukan unsur manipulasi data, penyalahgunaan kewenangan, penguasaan barcode secara tidak sah, hingga indikasi penyelewengan distribusi BBM subsidi.

Dugaan pelanggaran tersebut berpotensi berkaitan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terkait penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi, serta sejumlah ketentuan pidana lain apabila ditemukan unsur pemalsuan data, penggelapan, maupun penguasaan barang tanpa hak.

Selain persoalan distribusi BBM, sejumlah warga juga menyampaikan penolakan terhadap pola pengelolaan SPBUN saat ini. Mereka meminta pemerintah daerah bersama Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang dan memicu konflik di kalangan masyarakat nelayan.

“Kami tidak ingin pola pengelolaan seperti sekarang terus terjadi. Masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Kadang sempat berubah, namun setelah itu kembali lagi seperti sebelumnya,” kata salah seorang warga.

Sebagian warga juga mengaku khawatir berbicara terlalu jauh karena takut mendapat tekanan maupun ancaman dari pihak tertentu.

“Kami ini masyarakat kecil, takut bersuara terlalu terbuka karena khawatir justru kami yang dipermasalahkan,” ujar warga lainnya.

Para nelayan berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap persoalan distribusi BBM subsidi yang dinilai sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

Menurut mereka, akses BBM subsidi yang tepat sasaran menjadi faktor utama penunjang aktivitas melaut sekaligus sumber penghidupan keluarga nelayan.

Kegiatan investigasi dan dialog yang berlangsung sekitar dua jam tersebut berjalan aman, tertib, dan kondusif. Masyarakat mengaku lega karena selama bertahun-tahun persoalan distribusi BBM subsidi kerap menimbulkan ketegangan setiap kali pasokan BBM tiba.

Kini masyarakat menaruh harapan besar kepada DPRD Tanah Laut, Pertamina, BPH Migas, dan aparat penegak hukum agar hasil investigasi benar-benar menghadirkan perubahan nyata demi masa depan nelayan Kuala Tambangan yang lebih baik.