mediapublik.net, Pelaihari
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (KELAYAN BINTER).
Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan sekaligus mendorong penerimaan kembali mereka di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Tanah Tanah Laut, H Rahmat Trianto diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ahmad Khairin, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Sinergi Aparat Penegak Hukum, TNI/Polri, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Implementasi KUHP Nasional melalui Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (KELAYAN BINTER)” yang dilaksanakan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin di Aula Kecamatan Pelaihari, Kamis (29/10/2026).
Dalam sambutan tersebut, ia menegaskan bahwa pemberlakuan KUHP Nasional menandai perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan keadilan restoratif, pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
Menurutnya, perubahan tersebut memerlukan kesamaan pemahaman dan koordinasi antarlembaga agar pelaksanaannya di daerah dapat berjalan efektif. Melalui FGD ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan menyelaraskan tugas dan fungsi, membangun pola komunikasi yang efektif, serta merumuskan langkah strategis dalam mendukung implementasi KUHP Nasional.
Ia juga menyoroti pentingnya pembahasan mengenai pidana kerja sosial, termasuk kriteria pelaksanaan dan bentuk dukungan pemerintah daerah. Dengan demikian, sinergi yang dibangun tidak berhenti pada kesepakatan, tetapi berlanjut menjadi langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing pihak.
“Kalau disebut sinergi dan kolaborasi, artinya kita tidak bekerja sendiri-sendiri. Ketika sudah memiliki tujuan yang sama, pelaksanaannya akan lebih mudah dan tujuan lebih cepat dicapai,” ujarnya. (MP/ Diskominfostasan)












