mediapublik.net, Banjarmasin
DPP Apindo Kalimantan Selatan, menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, bertempat di Hotel Best World Kindai Hotel, Sabtu 14 November 2026.
Sekitar 40 peserta dari pimpinan dan HRD perusahaan di Kalimantan Selatan, hadir dalam kegiatan tersebut.
Winardi Sethiono, Ketua DPP Apindo Kalsel mengatakan, perusahaan wajib memahami isi dan substansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, sebab sejumlah ketentuan berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan itu sendiri.
Terutama terkait PKWT dan alih daya, tentang mekanisme pengupahan dan kebutuhan hidup layak, dana cadangan pesangon, serta pelindungan sektor informal, kemitraan dan digitalisasi.”
“DPP Apindo Kalsel merasa bertanggung jawab untuk membangun literasi terkait pelindungan ketenagakerjaan, agar tidak menjadi persoalan hukum dan justru merugikan dunia usaha, terutama pekerja dan pengusaha,” lanjut Winardi.
Hadir sebagai narasumber 3 orang hakim adhoc antara lain Trisiwi Niprihanti, S.Psi., SH., M.Psi; Dr (cand) Mohammad Muniri, SH., M.Kn; dan Dr Iskandar Zulkarnai, SH., MH; dipandu Henies dari DPP Apindo Kalsel.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (disahkan dan berlaku sejak 28 Oktober 2026), merupakan regulasi komprehensif yang diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, menggantikan aturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Sejumlah hal penting menyangkut keberadaan para pengusaha dalam menjalankan usahanya, disampaikan dalam sosialisasi tersebut.
Tristiwi Niprihanti, memaparkan betapa pentingnya para owner dan HRD, untuk memahami psikologi pekerja sekarang ini. Terutama generasi baru dengan adaptasi digital yang begitu cepat.
“Salah satu tantang bagi para pengusaha sekarang ini adalah, turut bertanggungjawab dalam meningkatkan kompetensi para pekerja, sementara durasi kerja semakin pendek, karena anak muda selalu ingin mencoba hal baru dan membuatnya mudah untuk pindah ke tempat kerja baru, yang menurutnya lebih menjanjikan,” kata Tristiwi, mengingatkan para pengusaha dan HRD yang hadir.
Mohammad Muniri, menekankan pentingnya memahami Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dengan perubahan jangka waktu maksimal 4 tahun dengan masa perpanjangan kontrak 3 kali.
Sementara itu Iskandar Zulkarnain, mengingatkan soal manajemen PHK dan dialog sosial, agar PHK tidak menjadi persoalan, justru sebagai satu kenyataan yang diterima oleh semua pihak.
“PHK pasti terjadi, yang membedakan hanyalah alasan dari PHK tersebut. Jangan sampai alasan yang dibuat justru menjadi persoalan hukum,” kata Iskandar Zulkarnain.
Juga disampaikan tentang pentingnya memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi pekerja, dalam menentukan pengupahan. Dalam undang-undang ini, indeks pengupahan ditingkatkan dari sebelumnya 0,1- 0,3, menjadi 0,5 – 1,0, memberikan ruang kenaikan upah minimum yang lebih besar, dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Sessi tanya jawab menjadi forum yang sangat menarik dalam sosialisasi ini. Para pengusaha dan HRD, menanyakan beberapa isu krusial, antara lain terkait kontrak kerja, upah, PHK, pesangon, cuti, dan kompetensi dari pekerja sekarang ini, dengan tuntutan upah yang harus sesuai dengan kebutuhan hidup layak.
Sejumlah pengurus DPP Apindo Kalsel turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut, antara lain IBG Dharma Putra, Bagong, Kumalasari, Herlina, Ferdy, dan Noorhalis Majid.
IBG Dharma Putra, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa Apindo berkewajiban menguatkan para pengusaha untuk mengerti dan pahan UU Ketenagakerjaan, agar terbangun hubungan yang sinergis dan harmonis antara pengusaha dengan pekerja. UU yang baru ini, begitu komprehensif mengatur keharmonisan tersebut, dengan saling menguatkan satu sama lainnya.
Sementara itu, Noorhalis Majid, Wakil Ketua Bidang Organisasi, mengatakan “kegiatan yang sangat bermanfaat seperti ini, dalam rangka menguatkan para pengusaha, akan dapat terus dilakukan dan bahkan ditingkatkan, bila para pengusaha mau berhimpun dalam satu wadah, yaitu Apindo, dan tentunya disertai dengan membayar iuran anggota,” (MP/MH/nm)


















