mediapublik.net, Banjarmasin Ketentuan memperoleh standarisasi SNI bukan menjadi beban bagi pengusaha mikro dan kecil atau UMKM pada sebuah produksi. Sebab bukan sebagai seharusnya didalam setiap memproduksi. Namun hal demikian arahnya akan diminta dan menjadi jaminan suatu produksi bagi konsumen terutama negara Asean.
Ketua PP Hipmikindo DR.Syahran Philipi mengatakan hal tersebut, usai mengukuhkan dan melantik pengurus DPD Hipmikindo Kalimantan Selatan periode 2022-2027 di Mahligai Pancasila Banjarmasin, selasa 17/1/23.
Menurut Syahran UMKM didalam memproduksi saat ini memang belum dilaksanakan, tapi sesuai perkembangan zaman akan menuju kearah tersebut. Namun kalau sebuah produk dipasarkan secara global tentunya dipastikan para konsumen akan melihat label standardisasi SNI.
Menyikapi kondisi tersebut, para UMKM anggota HIPMIKINDO akan diarahkan tentang standarisasi SNI. Para konsumen setiap melakukan transaksi dari produk UMKM akan menanyakan dan meneliti ada tidaknya label sebuah produk dan ini jaminan bagi mereka terkait sebuah produksi.
Semantara Ketua DPD HIPMIKINDO Kalimantan Selatan Sucipto menambahkan, pihaknya mencoba mendorong para anggota khususnya UMKM yang tergabung didalam Hipmikindo untuk menjemput pangsa pasar agar setiap barang atau makan yang diproduksi diminati masyarakat luas.
Di Kalimantan Selatan sekarang ini jumlah UMKM tidak sedikit dan sebagian besar dibawah binaan BUMN, perlu pembinaan dan pendampingan. Sebab tanpa pendampingan sulit untuk. berkembang secara luas.
Dalam konteks ini pihak Hipmikindo Kalimantan Selatan selain mendampingi para UMKM baik tata cara produksi termasuk marketing secara manual dan on line. Sucipto optimis UMKM dibanua akan mampu menstabilkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan mereka.
Pihaknya tambah Sucipto juga akan bekerjasama dengan sejumlah media cetak dan elektronik termasuk media on line. Guna menyebarkan informasi tentang keberadaan UMKM. Sehingga masyarakat luas dapat menerima informasi dan mengetahui keberadaan suatu produk UMKM.
Menurut Sucipto tanpa melibatkan media suatu informasi keterbukaan UMKM sulit diketahui dalam berkembangannya dan maju dalam persaingan pasar. Sebab media selain menyebarkan informasi keberadaan dan kelangsungan UMKM, juga memberikan edukasi bagi pengusaha mikro dan masyarakat, pungkasnya. (hafrud).
