mediapublik.net, Jakarta
Berkembangnya issue /Skandal Transaksi Gelap 300 T yang lagi Viral menjadi perhatian dan perbincangan semua kalangan baik kalangan elit, politik, akademis, hingga sampai masyarakat kalangan bawah ramai membicarakannya.
Berita tersebut setiap hari seolah menjadi komuditas topik pembicaraan yang serius oleh masyarakat baik disaat-saat minum kopi diwarung-warung maupun ketika saat berkumpul dipojok-pojok rumah dalam meratapi nasib hidup dan prihatin nya terhadap kondisi negara saat ini.
Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap issue tersebut, Relawan Nasional DPP. ABRI-1 yang dipimpin Ketum, Rachmad syah Situmpol Senin tadi menggelar Diskusi Publik dengan Tema “Membongkar Transaksi Gelap 300 T, Siapa Bermain, dengan menampilkan empat tokoh / Pakar keilmuan yaitu : Prof. Dr. Refly Harun, Dr. Sahganda Nainggolan, Dr. Said Didu, Dr. Antoni Budiawan, dan Moderator, Habib Muchsin Ahmad Al-Alatas.
Acara Diskusi Publik yang di gelar di Jakarta berlangsung lancar dan sukses dihadiri Jajaran Pengurus DPP. ABRI-1, Para Perwakilan DPW dan DPD Provinsi, Kabupaten / Kota di Indonesia.
Syahrirahman, S. Sos. sebagai Ketua Harian DPW. ABRI-1 Kalsel yang ikut hadir mewakili ABRI-1 Kalsel ketika dimintai keterangan oleh wartawan mengatakan, bahwa kasus-kasus korupsi di Indonesia sudah tidak asing lagi terjadi dan ini tidak pernah membuat kapok/jera bagi pejabat-pejabat yg lainnya.
Bagi kita sih tidak heran, mengapa demikian, apakah penguasa kita tidak peka, atau apakah aparat penegak hukum tidak memiliki keberanian untuk mengungkap kasus-kasus besar karena didalamnya banyak melibatkan para pejabat penting dan penguasa, atau apakah ada hantu/setan yang melindunginya, dan membuat takut aparat untuk mengusutnya, sehingga beberapa kasus besar yang terjadi banyak tidak bisa terungkap.
Sebenarnya Hukum dan Perundang-undangan yang ada di Indonesia sudah cukup baik dan jelas, siapapun yg melanggar ada sanksi hukumnya, mencuri ayam atau mencuri sandal aza di hukum. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus besar seperti kasus korupsi, money loundry atau pencucian uang itu juga ada hukumnya.
Dalam upaya mengungkap kasus-kasus tersebut tentunya dilakukan oleh aparat penyidik atau penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan KPK dengan terlebih dahulu melakukan beberapa tahapan seperti penyelidikan (lidik), penyidikan (sidik), mengumpulkan data dan beberapa alat bukti. Untuk kasus-kasus besar biasanya dibentuk Tim Investigasi/satgas dengan melibatkan beberapa para pakar / Ahli.
Kita berharap, kasus-kasus besar korupsi ini dapat diusut tuntas, karena negara telah banyak dirugikan 300 Triliun tidak main-main, dan kami relawan nasional ABRI-1 Kalsel memberikan dukungan penuh kepada aparat penyidik dan aparat penegak hukum baik Polri maupun TNI untuk mengusut tuntas kasus-kasus korupsi di Indonesia.
Sudah saatnya kita bergerak untuk melakukan perbaikan-perbaikan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Kasihan rakyat kita yang menderita dan ikut menanggung banyaknya hutang negara saat ini.
Secara terpisah Dr. Sahganda Nainggolan mengatakan, Skandal Keuangan negara sudah sangat memprihatinkan, jadi kita harus bersatu padu Membongkar skandal seperti pencucian uang dan korupsi. Karena Korupsi membuat rakyat semakin terpuruk, kemiskinan semakin bertambah. Siapapun nanti yang akan memerintah harus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu sebagai relawan harus tahu persis persoalan yg diperjuangkan dan tidak lari dari resiko perjuangan, katanya.
Di bagian lain Ketum ABRI-1, Rahmadsyah Situmpol mengatakan, bahwa Pemilu jurdil merupakan proses penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diletakan dalam kontes pelaksanaan demokrasi guna mewujudkan masyarakat yg sejahtera, adil dan makmur.
Karenanya pemilu yang Jujur adil (jurdil) akan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat dimata rakyat. Oleh karena itu ABRI-1 minta agar masyarakat didorong secara aktif mengawal tegaknya netralitas penyelenggaraan pemilu (KPU dan Bawaslu), Aparatur Sipil Negara,Kepolisiaj RI, dan TNI, juga mengawasi proses pemungutan suara, tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. Refly Harun mengatakan, bahwa C1 adalah bukti pemenangan pemilu. Sebagai relawan dan rakyat yg ingin perubahan kita harus mengawal C1 seluruh Indonesia agar tidak terjadi kecurangan,tegasnya.(MP/Rahman)
