mediapublik.net, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol (Purn.) Tito Karnavian berjanji akan mengevaluasi tiap tiga bulan sekali semua penjabat (Pj) kepala daerah. Evaluasi itu, kata dia untuk memantau perkembangan mereka dalam mengelola anggaran.
Terkait hal tersebut Komite I DPD RI meminta Pemerintah untuk memastikan proses penunjukan Penjabat Kepala Daerah dilakukan dengan demokratis, transparan, akuntable.
Ketua Komite I, Fachrul Razi turut mengingatkan Mendagri untuk memperhatikan dengan sungguh – sungguh dinamika sosial politik di daerah dan mempertimbangkan masukan DPD RI sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
Hal ini dipertegas Ketua Komite I DPD RI dalam Rapat kerja tersebut dilaksanakan di Ruang Sriwijaya gedung B Kompleks DPD RI Senayan, Jakarta, Senin (4/9).
“Pastikan setiap penjabat kepala daerah mengerti apa yang menjadi instrumen kinerja dan menjadi pegangan bagi yang bersangkutan sesuai dengan kearifan lokal serta dinamika social,” papar papar Fachrul Razi.
Lebih lanjut Fachrul Razi menegaskan, Komite I DPD RI mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi Penjabat Kepala Daerah agar lebih mementingkan kepentingan daerah dan masyarakat
“Kita bersepakat dengan Pemerintah akan melibatkan DPD RI dalam melaksanakan pembinaan dan rapat koordinasi terhadap Pj Gubernur, Bupati, dan Walikota dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendagri di setiap daerah,” tutupnya. (MP/PPWI)
