mediapublik.net, Banjarmasin
Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan menggelar Diseminasi Perkembangan Terkini Perekonomian, Fiskal, dan Sektor Keuangan Kalimantan Selatan, sebagai forum penyampaian dan diskusi mengenai kondisi dan prospek perekonomian daerah secara komprehensif.
Dalam kegiatan ini, Bank Indonesia mendiseminasikan informasi terkait perkembangan ekonomi, sektor strategis, serta kondisi inflasi di Kalimantan Selatan. Pada saat yang sama, DJPb melakukan diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), serta OJK Kalsel menyampaikan informasi terkini tentang stabilitas sektor jasa keuangan. Hal ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antar lembaga dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah di Kalimantan Selatan.
Informasi yang disampaikan dalam diseminasi diharapkan dapat memberikan perspektif kepada perbankan dan para pelaku usaha dalam proses perencanaan dan pengembangan bisnis.
Diseminasi ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat semakin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.
Perekonomian Kalsel Terus Tumbuh di Tengah Tantangan Global
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, menyampaikan bahwa pada triwulan I 2025, perekonomian Kalimantan Selatan tetap tumbuh solid sebesar 4,81% (yoy), ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat.
Perkembangan ke depan akan tetap positif dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sepanjang 2025, yang diperkirakan mencapai kisaran 4,5%-5,3%. Ia juga menambahkan bahwa inflasi daerah terkendali dan berada dalam kisaran sasaran nasional 2,5%±1%, sehingga dapat turut menopang daya beli masyarakat.
Dari sisi digitalisasi, transaksi ekonomi dan keuangan digital terus meningkat, seiring semakin luasnya penggunaan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS. “Pertumbuhan volume dan nilai transaksi QRIS menunjukkan bahwa masyarakat makin percaya dan nyaman bertransaksi secara digital. Namun di sisi lain, kami tetap mendorong inklusi tunai agar seluruh lapisan masyarakat terlayani,” imbuhnya.
Dukungan Fiskal melalui Realisasi Anggaran yang Terjaga
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi, menjelaskan bahwa hingga Maret 2025, realisasi belanja negara di Kalimantan Selatan mencapai Rp8,54 triliun atau 22,57% dari total pagu anggaran. Rinciannya, Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1,53 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) tercatat Rp7,01 triliun.
Di tengah upaya efisiensi dan ketatnya ruang fiskal nasional, realisasi ini mencerminkan kinerja anggaran yang baik. Pemerintah terus memastikan bahwa dana yang tersedia dapat segera digunakan untuk program prioritas sejak awal tahun, seperti pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan dukungan sosial.
“APBN tetap menjadi instrumen utama menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Meskipun tekanan ekonomi global masih berlangsung, kita tetap optimis dan adaptif,” ujarnya.
Stabilitas Keuangan Terjaga, Inklusi dan Literasi Terus Ditingkatkan
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, turut menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di Kalimantan Selatan tetap terjaga meskipun volatilitas pasar global masih berlangsung.
Perbankan di daerah mencatatkan kinerja positif: aset tumbuh 5,87%, kredit naik 11,38%, dan dana pihak ketiga meningkat 6,89% (yoy), dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) terjaga di angka 2,21%.
Selain itu, sektor Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Mikro juga tumbuh positif dengan profil risiko yang sehat. Dari sisi perlindungan konsumen, OJK terus memperkuat literasi keuangan. Hingga April 2025, edukasi keuangan telah menjangkau lebih dari 3.290 orang, dengan penyediaan 5.138 layanan SLIK dan 1.400 layanan APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen).
OJK menekankan pentingnya proaktivitas lembaga jasa keuangan dalam melakukan asesmen risiko, guna memastikan ketahanan dan kontribusi sektor keuangan terhadap ekonomi daerah tetap optimal.
Komitmen Bersama untuk Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan, dimana Kegiatan ini menegaskan komitmen kuat dari Bank Indonesia, DJPb, dan OJK untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan kebijakan lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.
Sinergi antarlembaga diharapkan dapat menghasilkan asesmen yang lebih komprehensif dan lebih tajam serta dapat merekomendasikan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok daerah. (MP/Humas)
