DPRD dan Aliansi Mahasiswa Teken Nota Kesepakatan, Usut Tuntas Sengkarut Distribusi BBM Nelayan Tanah Laut

PELAIHARI – Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang berhasil mendorong DPRD Kabupaten Tanah Laut menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna membahas persoalan distribusi BBM solar subsidi bagi nelayan lokal.

RDPU tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tanah Laut, Kamis (21/5/2026), sebagai tindak lanjut dari aksi demonstrasi mahasiswa yang sebelumnya digelar pada Senin (18/5/2026).

Forum tersebut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tanah Laut, Sekretaris Dewan, Ketua Komisi II beserta anggota, Kapolres Tanah Laut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tanah Laut, Camat Takisung, Kepala Desa Tabanio dan Kuala Tambangan, perwakilan mahasiswa Aliansi Tuntung Pandang, serta perwakilan nelayan.

Dari hasil rapat tersebut, seluruh pihak menyepakati nota kesepakatan bersama untuk melakukan verifikasi dan koordinasi lintas sektor terkait persoalan distribusi BBM di SPBUN Desa Kuala Tambangan dan Desa Tabanio sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut, H. Khairil Anwar, menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan nelayan dalam forum tersebut. Ia menegaskan DPRD akan segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.

“Kami di DPRD merasa bangga karena dapat mendengar langsung seluruh aspirasi dari mahasiswa dan nelayan terkait persoalan penyaluran solar subsidi untuk nelayan,” ujar Khairil.

Ia menambahkan, pemerintah daerah melalui DKPP Tanah Laut akan segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan pencocokan data rekomendasi kuota BBM yang dinilai masih terdapat ketidaksesuaian.

“Tujuannya untuk memverifikasi hasil pertemuan hari ini sekaligus mencocokkan data yang disampaikan nelayan di lapangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya selisih data rekomendasi, di mana penerima tercatat 540 sedangkan rekomendasinya mencapai 610 di wilayah Tabanio,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Tanah Laut, Zulkifli, yang mewakili Aliansi Tuntung Pandang, mengapresiasi keterbukaan DPRD dalam memberikan ruang dialog antara mahasiswa, nelayan, dan pemerintah daerah.

Menurutnya, forum tersebut menjadi hasil perjuangan mahasiswa dalam mengawal hak-hak masyarakat nelayan agar mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Melalui forum ini semua pihak bisa duduk bersama menyampaikan aspirasi. Ini merupakan hasil perjuangan teman-teman mahasiswa hingga akhirnya tercapai komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan,” kata Zulkifli.

Selain itu, Zulkifli juga mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan dalam distribusi solar subsidi, baik terkait harga jual maupun ketidaksesuaian kuota yang diterima masyarakat nelayan.

“Saat ini terdapat dugaan penyelewengan harga solar subsidi di atas ketentuan serta ketidaksesuaian jumlah penerima. Ada perbedaan antara kuota solar yang direkomendasikan dengan jumlah yang benar-benar diterima masyarakat,” tegasnya usai rapat berlangsung.