TANAH LAUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut melalui Komisi I kembali melaksanakan agenda pengawasan tahunan dengan menggelar Rapat Kerja Panitia Kerja (Panja) I pada Rabu (22/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tanah Laut tersebut difokuskan pada pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan berlangsung tertib dan kondusif dengan dihadiri sejumlah mitra kerja Komisi I dari jajaran eksekutif daerah. Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang hadir dalam pembahasan tersebut yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, DPMD Tanah Laut hadir lengkap mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang (Kabid), hingga Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Perencanaan dan Keuangan.
Kehadiran jajaran DPMD tersebut bertujuan untuk memberikan pemaparan secara rinci terkait pelaksanaan program kerja serta realisasi kegiatan yang telah dijalankan sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan LKPJ sendiri menjadi salah satu instrumen penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Melalui rapat Panja I ini, anggota dewan melakukan evaluasi terhadap berbagai capaian program, tingkat serapan anggaran, hingga sejumlah kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain menjadi forum evaluasi, rapat kerja tersebut juga diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hasil pembahasan Panja I nantinya akan menjadi bahan masukan dan catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang.
Melalui evaluasi yang dilakukan secara terbuka dan akuntabel, DPRD Tanah Laut berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga demi mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
