Berbagai opini menggunakan orang-orang kuat lagi berkuasa – termasuk mengatasnamakan kelompok masyarakat, digalang menyudutkan Mama Khas Banjar. Muncul pertanyaan awam, siapa sebenarnya musuh UMKM tersebut, sehingga sebegitu massif opini dibangun untuk menyudutkannya?
Tidak tanggung-tanggung, setingkat Kepala Dinas, turut membuat pernyataan yang menggiring opini publik, bahwa Mama Khas Banjar bersalah, menjual produk yang tidak mencantumkan label kadaluarsa.
Kepala dinas adalah simbol pemerintah yang mestinya bertindak imparsial. Artinya, pendapat dan sikapnya tidak memihak, netral, tidak berat sebelah, tidak boleh bias dalam beropini dan bersikap.
Bukankah Gubernur sendiri dalam salah satu tayangan videonya menyatakan, kami pemerintah bersikap netral. Mestinya karena berada pada posisi netral, tidak mudah terperangkap untuk turut menggiring opini yang dapat memojokkan UMKM.
Kalau pemerintah turut menguliti UMKM, lantas siapa lagi yang melindunginya? Mestinya pemerintah justru mengambil alih kasus tersebut untuk membina dan mendampingi UMKM agar mampu menghadapi tantangan. Bukankah orang tua dari UMKM adalah pemerintah itu sendiri? Atau minimal, memiliki referensi berimbang dari para pihak yang sedang bersengketa.
Sudahkah Kepala Dinas menanyakan, menggali dan mencermati sedemikian rupa dari sisi Mama Khas Banjar? Kalau belum, mestinya, sebagai bagian dari netralitas, jangan berpendapat apapun.
Era media sosial yang dilumuri dengan post truth seperti sekarang ini, sulit bagi warga mendapatkan berita yang sebenarnya. Apalagi ketika media massa telah mati tergilas arus informasi digital yang liar.
Fakta obyektif yang mestinya menjadi berita mencerdaskan, sangat sulit dihadirkan dalam membentuk opini. Sebaliknya kepalsuan, kebohongan, informasi palsu, lebih mudah diterima dan dipercaya dari pada fakta. Pada saat tokoh publik setingkat kepala dinas turut serta menggiring opini, ketika itulah kebohongan dan kebenaran tersamarkan.
Lagi-lagi pertanyaan awam mendesak untuk diungkap, siapa sebenarnya musuh Mama Khas Banjar, hingga opini digiring sedemikian rupa untuk mengulitinya? Ada apa berbagai konten diproduksi untuk mengadilinya, bahkan mendahului proses hukum dari peradilan itu sendiri? Dimana keberpihakan pemerintah pada UMKM? (nmmw)
