MediaPublik.net, Pelaihari – Langkah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) untuk membentuk Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan mendapat dukungan penuh dari DPRD setempat. Program yang diinisiasi atas arahan langsung Presiden Prabowo ini diyakini menjadi katalis peningkatan ekonomi masyarakat desa.
Upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tanah Laut terus bergulir. Pada Senin (9/5/2025), Pemkab Tala menggelar sosialisasi resmi yang berlangsung di Balairung Tuntung Pandang, Pelaihari. Acara strategis ini menghadirkan para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Tala, serta unsur penting dari Pengurus PABPDSI dan PPDI Tala.
Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Tala, Andris Evony, yang mewakili Bupati Tanah Laut. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan koperasi berbasis desa tersebut.
Anggota DPRD Tanah Laut dari Komisi III, Andi Muhammad Tesar Muharram, turut hadir dan menyuarakan dukungan kuat terhadap program ini. Politikus muda dari Fraksi Gerindra itu menyampaikan bahwa kehadiran koperasi di tiap desa dan kelurahan bukan hanya bentuk pelaksanaan instruksi Presiden, melainkan solusi riil untuk memajukan ekonomi masyarakat desa.
“Adanya Koperasi Merah Putih ini sangat positif, terlebih merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Kami menyambut baik program ini,” ucapnya usai pembukaan acara.
Tak hanya mendukung secara politik, Andi Tesar juga menaruh harapan besar agar koperasi yang akan dibentuk di 130 desa dan lima kelurahan tersebut benar-benar berdampak nyata. Menurutnya, jika koperasi berjalan secara efektif dan transparan, maka potensi peningkatan kesejahteraan warga desa akan sangat besar.
“Kalau koperasi ini bisa dikelola dengan baik, dampaknya pasti akan terasa langsung di lapisan masyarakat desa dan kelurahan. Ekonomi lokal bisa tumbuh signifikan,” tuturnya optimistis.
Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya peran pengawasan dari instansi terkait. Dengan besarnya potensi anggaran yang akan dialokasikan, pengelolaan koperasi harus dilakukan dengan profesional dan penuh tanggung jawab.
“Kami minta SKPD terkait melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan ketat terhadap jalannya Koperasi Merah Putih. Kami dari DPRD juga akan ikut terlibat dalam pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan,” tegasnya.
Dengan dukungan politik yang kuat dari DPRD dan dorongan dari pemerintah pusat, program Koperasi Merah Putih di Tanah Laut menjadi angin segar bagi pembangunan ekonomi berbasis desa. Jika dikelola secara akuntabel dan berkelanjutan, koperasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan warga dari tingkat tapak. (Daus)
