Pelaihari, mediapublik.bet
Gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) H Boejasin Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan teracam
mubazir, sebab hingga saat ini bangunan menelan biaya ratusan miliar
rupiah tersebut tidak juga ditempati.
Sejumlah
warga menyayangkan bangunan yang begitu megah dan berada di Kelurahan Salang
Halang, Kecamatan Pelaihari apabila tidak secepatnya ditempati akan tidak
terawat. “Sangat disayangkan apabila bangunan baru RSUD H Boejasin tidak
digunakan secepatnya,”ujar anggota DPRD Tanah Laut Ahmad Mursidi, di Pelaihari,
Senin (23/9).
Menurut anggota Fraksi Partai
Gerindra DPRD Tanah Laut, apapun permasalahan yang ada didalamnya segera
diatasi Pemkab Tanah Laut karena pembangunan gedung baru RSUD H Boejasin itu
menelan anggaran ratusan miliar rupiah.
“Sebagai wakil rakyat
kita minta Pemkab Tanah Laut segera memfungsikan bangunan baru RSUD H Boejasin
Pelaihari agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik Kalau
dibiarkan begitu saja, jelas dia, maka dikhawatirkan bangunan baru RSUD H
Boejasin Pelaihari mubazir.
Terpisah, Direktur Legal PT
Perintis Embe Nurwakib mengatakan, pihaknya juga menyayangkan belum
dioperasikannya gedung baru RSUD H Boejasin Pelaihari tersebut, padahal
pembangunanya menggunakan dana hampir tiga ratusan miliar rupiah.
“Terkait dengan tudingan Pemkab
Tanah Laut karena terkendala jalan masuk hal itu tidak benar karena kami dari
PT Perintis Embe telah menghibahkan jalan tersebut untuk digunakan akses keluar
masuk bagi RSUD H Boejasin,”terangnya.
“Saat ini proses hibah
itu sudah kita lakukan di notaris dan BPN Tanah Laut juga
mengetahui,”terangnya.Bahkan, sebut dia, jalan yang dihibahkan tersebut
sebelum dibangunannya RSUD H Boejasin Pelaihari sudah ditetapkan master plant
perencanaan pembangunannya.
“Kami tidak ada
meminta ganti rugi pembangunan jalan masuk ke RSUD H Boejasin Pelaihari itu
sebagai bentuk dukungan kami untuk kemajuan Tanah Laut,”tegasnya.
Dia berharap, bangunan baru
RSUD H Boejasin Pelaihari segera difungsikan untuk pelayanan kesehatan bagi
masyarakat Tanah Laut. MP/Antara)
