Bimtek Penguatan Kapasitas APIP Fokuskan Pengawasan Infrastruktur Daerah

mediapublik.net, Banjarbaru

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Inspektorat Daerah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bidang infrastruktur dalam pengawasan pembangunan daerah. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Plt. Asisten Administrasi Umum, Akhmad Hairin, di Banjarbaru, Rabu (02/07/2025).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Akhmad Hairin menekankan pentingnya peran APIP dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas pembangunan fisik. Ia menyampaikan bahwa tugas pengawasan bukan semata administratif, melainkan juga merupakan tanggung jawab besar dalam mengawal keuangan negara dan menjaga kepercayaan masyarakat.

“Setiap bangunan, setiap volume pekerjaan yang diawasi, itu hakikatnya adalah mengawal uang rakyat. Maka APIP harus bersih, jujur, dan profesional agar pembangunan benar-benar memberi manfaat,” ujarnya.

Kegiatan Bimtek ini akan berlangsung selama empat hari, mulai 2 hingga 5 Juli 2025, dan diikuti oleh 44 peserta yang terdiri dari auditor, pejabat pengawas, serta Inspektur Pembantu.

Tujuannya adalah memperkuat kapasitas teknis APIP khususnya dalam pengawasan proyek infrastruktur seperti jalan, bangunan, dan fasilitas umum lainnya.

Plt. Inspektur Tanah Laut, Riva Mahrani, dalam laporannya menjelaskan bahwa pengawasan infrastruktur selama ini menjadi tantangan tersendiri bagi APIP karena membutuhkan pemahaman teknis tambahan.

“Tidak semua APIP berasal dari latar belakang teknik, sehingga penting untuk memperkuat kemampuan audit di bidang fisik. Termasuk memahami struktur bangunan, analisis mutu material, dan kelayakan konstruksi,” ujarnya.

Bimtek menghadirkan narasumber berpengalaman dari LPPM Universitas Lambung Mangkurat. Materi yang disampaikan mencakup aspek teknis bangunan, metode pengawasan konstruksi, studi kasus lapangan, serta pemanfaatan teknologi dalam pemantauan proyek.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi strategis antara APIP daerah, akademisi, dan instansi vertikal lainnya guna menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif.(MP. Kominfostasan)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *