mediapublik.net, Pelaihari
Bupati Kabupaten Tanah Laut (Tala) HM Sukamta, Jumat, (11/12) bertempat di Balairung Tuntung Pandang Pelaihari, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan tahun anggaran 2021 kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup Kabupaten Tala.
Belanja satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga yang dialokasikan dalam 30 DIPA satuan kerja tahun 2021 untuk 24 kantor sebesar Rp 414 miliar. Sementara alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa Kabupaten Tanahlaut Tahun Anggaran 2021 berjumlah total Rp 1,3 triliun.
Sukamta dalam sambutannya berpesan agar pada awal tahun segera merealisasikan DIPA yang telah diterima apalagi masih ditengah wabah Covid-19.
“Jika langsung direalisasikan maka multiplier effect terhadap ekonomi masyarakat akan betul-betul terasa, maka dari itu kita harus mengembalikan ekonomi masyarakat yang terdampak,” harapnya.
Bupati juga mengingatkan kepada semua pimpinan SKPD agar bekerja sebaik-baiknya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.
“Gunakan tepat waktu dan tepat sasaran sehingga pembangunan dapat dilakukan secara berkualitas,” ucap Sukamta.
Selain agenda penyerahan DIPA 2021, dilaksanakan juga pemberian penghargaan kepada satuan kerja (satker) mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari dengan kinerja terbaik pengelolaan keuangan tahun 2020.
Penilaian berdasarkan nilai capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran satker, adapun penerima penghargaan satker kinerja terbaik yaitu Kategori Satker Skala Besar Pagu diatas Rp 7 miliar diraih oleh Polres Tala sebagai terbaik satu, kategori satker skala kecil Pagu dibawah Rp 7 miliar diraih oleh Pengadilan Agama Pelaihari.
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2020 yang ditandai dengan pembagian pin anti korupsi kepada seluruh tamu undangan dengan diharapkan semangat anti korupsi mewarnai kegiatan pelaksanaan anggaran diseluruh wilayah Kabupaten Tala.
Turut berhadir Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten Tala, Kepala Pengadilan Agama Pelaihari, Kepala Kementerian Agama Tala, Perwakilan Ditjen Pemberdaharaan Provinsi Kalsel, Kepala KPPN Pelaihari serta Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tala.(MP/Humpro)
