mediapublik.net, Pelaihari
Sorotan Kabuapten Tanah Laut terhadap ribuan warga yang banyak putus sekolah berdasarkan data Kemendikbud. Dibantah oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab. Tala) Abdilah.
Pada mediapublik.net minggu kemaren dikantor Dinas Pendidikan mengatakan munculnya anak sekolah di Tala yang dikatakan dari Mendikbud itu masih ada 2000 anak putus sekolah, data itu bagi kami perlu ditelsuri validitasnya karena saya belum meyakini sebegitu banyak anak Tala yang tidak bersekolah.
“Mengingat disemua Desa dan Kelurahan sekolah Dasar (SD) maupun Ibtidaiyah yang tersebar di Tanah Laut begitu tersebar banyak tempat Pendidikan. Sebagai Langkah cepat menyikapi infrmasi terebut untuk itu kami sesegeranya melakukan Koordinasi kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kemungkinan terhadap warga yang belum mengupdet data kependudukannya”.
Ada beberapa yang sudah disampel anak dikatakan tidak bersekolah ternyata anaknya ada sekolah di Sanawiyah. Atau bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ini baru beberapa desa yang disampel telah menunjukkan ternyata datanya tidak valid.
Kita menduga karena tidak updet terkait data kependudukan oleh warga di Dinas Dukcapil, sementara kementirian Pendidikan riset dan teknologi mereka mengambil mengadopsi data yang dirilis dari Dinas kependudukan sipil itu persoalannya.
Namun bagi kami itu sesuatu yang alergi justru bagi kami untuk mencari mengejar apakah memang belum pernah bersekolah atau mis data ( red. Kesalahan data) tadi. Kalau memang ditemukan indikasi betul anak itu tidak bersekolah selanjutnya kami akan bersikap melakukan penangan program tersebut melalui program Kesetaraan, tutur mantan Guru ini.
Atau kalau memang dalam masih usia sekolah mereka tidak bersekolah maka akan kita dorong mereka untuk bersekolah. Terkait persoala ekonomi mereka tidak mampu, kita akan berikan beasiswa untuk jadi prioritas.
Abdilah mengatakan secara tegas kalau sudah terpetakan dan terferifikasi ditemukan data yang memang valid ada anak putus sekolah dalam usia sekolah SD, SMP, maka kita akan dorong ke sekolah Formal, kalau tidak bisa juga akan didorong pada program Kesetaraan dalam spesifikasi paket A, B, C ujar Abdilah. (Daus)
