mediapublik.net, Bulungan-Kaltara
Demikian disampaikan Fachrul Razi Ketua Koordinator Tim DOB di DPD RI kepada media saat mendampingi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan rombongan DPD RI di Kantor Pemprov Kaltara, Tanjung Selor, Rabu (26/5).
Ditegaskan Fachrul Razi memperjuangkan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kalimantan Utara di Jakarta karena memang Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan propinsi yang berbatasan dengan negara luar dan perlu dilakukan kebijakan strategis nasional guna mempercepat pembangunan.
Senada dengan Fahrul Wakil Ketua Komite I yang juga senator asal Kaltara Fernando Sinaga mengatakan bahwa ada 5 calon DOB di Kaltara yang sedang didorong oleh Pemprov yaitu, Kota Tanjung Selor, Kota Sebatik, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Kabupaten Krayan, dan Kabupaten Apau Kayan.
Fernando menambahkan bahwa Kaltara menjadi prioritas karena kepentingan strategis nasional diwilayah perbatasan Indonesia. “Provinsi Kalimantan Utara berada diwilayah perbatasan dan memenuhi sarat sesuai peraturan perundang-undangan, kami dari Komite I akan terus memperjuangkan calon DOB ini sampai terwujud,” .
Sementara Ketua DPD RI LaNyalla memastikan siap menyalurkan aspirasi Pemprov Kaltara, termasuk soal pemekaran 5 DOB, khususnya Tanjung Selor. Ia menegaskan, saat ini DPD RI, melalui Komite I, sedang menginventarisir dan mendorong kepada pemerintah terhadap sejumlah daerah yang perlu dimekarkan.
Bahkan LaNyalla bersama tim DPD sudah bertemu dengan Wapres KH Ma’ruf Amin mengenai masalah DOB. “Tahun 2021 ini diprioritaskan Papua dulu, dan tahap kedua diprioritaskan daerah yang berbatasan dengan negara luar seperti di Kaltara,” tambah Fachrul Razi.
“Saya bersyukur saat menjejakkan kaki di Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi yang lahir atas campur tangan DPD RI, saat proses pemekaran dari Kalimantan Timur. Saya berharap Provinsi Kalimantan Utara dapat cepat berkembang dan mampu meningkatkan rangking indeks kemandirian fiskal di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten serta kota yang ada di provinsi ini,” papar LaNyalla.
“Kita sadari memang ada moratorium dan sudah ada 300-an daerah yang mendaftarkan DOB. Apalagi dananya juga tidak sedikit. Tapi saya kira DOB pada daerah yang menjadi ibukota provinsi harus diprioritaskan. Apalagi ini daerah perbatasan,” jelasnya. (MP/PPWI/ Rilis)
