mediapublik.net, Handil Barabai-Batola
Audit kasus stunting pertama kabupaten Barito Kuala di tahun 2023, Jumat (18/8/2023) dilaksanakan di DPPKBP3A Batola.
Mengambil tempat di kecamatan Barambai desa Handil Barabai, Kepala DPPKBP3A Hj. Harliani paparkan tujuh kasus beresiko stunting di desa tersebut dan menyampaikan rencana tindak lanjut kasus stunting oleh TPPS Barito Kuala yang diketuai Sekda Batola Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc.
Rencana tindak lanjut oleh TPPS yaitu merekomendasikan pembangunan fasilitas sanitasi, pendampingan TPK (Tim Pendamping Keluarga) pada Pola Asuh Anak, penggunaan kontrasepsi IUD, pendampingan TPK tentang 4T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Banyak dan Terlalu Dekat), edukasi oleh TPK untuk pemasangan stiker larangan merokok didalam rumah dan fasilitas umum lainnya.
KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) resiko kehamilan pada usia diatas 35 tahun, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui program Permata Bunda, pendampingan TPK 1.000 HPK dan memberi eduaksi pada Ibu hamil tentang menu sehat.
“Desiminasi awal ini sangat penting untuk melihat sejauh mana audit stuting di Batola. Penanganan stunting maupun pencegaahan di kabupaten Barito Kuala sudah banyak dilakukan baik lintas sektor maupun spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
Kita tidak hanya pada penurunan tetapi bagaimana pada pencegahan stunting itu sendiri, karena tingkat kehadiran di posyandu sangat berpengaruh. Ketika tidak hadir di posyandu dikhawatirkan jumlah stunting akan bertambah, “ucap Sekretaris TPPS Batola Harliani.
Terkait Rembuk stunting yang telah dilaksanakan tingkat kabupaten sudah dilaksanakan dengan menghadirkan semua lintas sektor, semua elemen masyarakat baik dari SKPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, ketua Tim Penggerak PKK Desa hingga pada elemen masyarakat di pihak ketiga yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penurunaan stunting di kabupaten Barito Kuala.
Audit kasus stunting adalah salah satu program prioritas RAN PASTI dimana pada tahun2024 target prevalensi stunting berada dibawah 14%. dr. Hendra BKKBN Prov Kalsel menjelaskan audit stunting ini wajib dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun.
Target sasaran adalah Balita dan Baduta, Catin, Ibu Hamil, dan Ibu Paska Salin. “Audit stunting untuk mencari yang beresiko misal pada catin yang mengalami KEK (Kekurangan energi Kronis) maka akan melahirkan anak yang beresiko stunting, “pungkas dr. Hendra BKKBN Prov Kalsel.
“Dalam Audit Kasus Stunting (AKS) ini kami perlu informasi penanganan stunting, karena tidak bisa dilaksanakan sendirian tetapi perlu koordinasi lintas sektoral terkait apa saja yang dibantu pada keluarga AKS, semoga upaya percepatan penuruan stunting di batola dapat berjalan baik, “harap dr. Hendra.
Harliani Sekretaris TPPS Batola tegaskan prosuder yang akan dilakukan nantinya dari Ketua TPPS yakni Sekda Batola akan memberikan rekomendasi kepada semua SKPD untuk menindaklanjuti hasil deminasi pertama. Sehingga pada desiminasi kedua sudah bisa mendapatkan hasil tindak lanjut dari masing-masing lintas sektor.
Berhadir Sekretaris TPPS Batola sekaligus Kepala DPPKBP3A Hj. Harliani, Didik Hariadi Ahli Gizi dan dr. Hendra dari BKKBN Provinsi Kalsel, Camat Barambai, Penyuluh KB, dan anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Barito Kuala. (MP/Wke)
