mediapublik.net, Banjarmasin
Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan, Selasa (10/1/2023) di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan kalsel, menggelar Talkshow Kolaboratif, dengan tema Kinerja Positif APBN 2022, Modal Kuat Merespon Tantangan Global 2023.
Kegiatan itu menghadirkan Narasumber dan sekaligus Keynote Speaker Sulaimansyah, selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kalsel, kemudian Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Kepala Kanwil DJKN Kalselteng, Local Expert FEB ULM, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai DJBC Kalbagsel, dan Kepala Bappeda Provinsi Kalsel.
Selesai kegiatan, Sulaimansyah mengungkapkan, inti dari APBN 2023 Optimis dan Waspada. Disebutkan, APBN selama tiga tahun berturut-turut, termasuk APBN 2022 sudah bekerja keras untuk bisa menjaga masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan juga memulihkan perekonomian yang sempat terpuruk karena pandemi covid19.
“Jadi kinerja 2022 itu tentunya tidak tereklepas dari kolaborasi semua pihak. Baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, OJK dan juga semua stakeholder, termasuk masyarakat yang mendukung program-program Pemerintah,” ungkap Sulaimansyah.
Disebutkan, kinerja pihaknya ditunjukkan dari penerimaan Negara yang melebihi target, terus belanja yang mencapai 99 persen. Ini menjadi suatu positif bagi pihaknya untuk optimis. Ekonomi juga semakin baik di akhir 2022 dan dilanjutkan di tahun 2023 dengan segala konsekuensi dan segala kewaspadaan yang harus ditingkatkan. karena ekonomi 2023 masih juga menjadi tantangan yang cukup tinggi. Dengan kolabortasi akan solid itu.
Sedangkan Ketua Kadin Kalsel Hj Shinta Laksmi Dewi SE, terkait Sertifikat Halal bagi UMKM, katanya yang mempunyai produk dan yang sudah diproduksi, yang dari itu mengajukan klasifikasi halal, jadi bukan memulai izinnya dulu. Tapi sudah eksis produknya dan sudah siap dalam kemasan.
“Dalam kemasan itu kendalanya hanya kadang-kadang dalam sertifikasi halal ini, kita diminta untuk mendapatkan juga bimbingan dari Konsultan Sertifikat Halal,” ungkap Shinta Laksmi Dewi.
Disebutkannya, Sertifikat Halal itu sekarang ini dipermudah. Tidak lagi dipersulit. Katanya, kalau berbayar, melalui surveyor Indonesia dengan nilai sekitar 500 ribu rupiah dan melalui program Sehati digratiskan, dengan mengacu kepada berbagai kegiatan yang menyasar banyak Konsultan-konsultan halal yang sudah mendapatkan sertifikasi juga, melalui organisasi yang ada.
Ditegaskan, yang dikejar saat ini Indonesia 5 besar pengkonsumsi produk halal. Tapi belum menjadi 5 besar Produsen Produk Halal. Sehingga dikejar dengan adanya sertifikat Sehati.***juns(MHD)
