mediapublik.net, Banjar
Ketua LSM FPKM Riduansyah yang getol sejak beberapa tahun terakhir sering menyoroti pekerjaan pembangunan di Pemkab Banjar dan menyampaikan hasilnya secara lisan kedinas terkait yang bersumber dari Dana APBD baik dari tahun 2021 bahkan tahun sebelumnya sampai 2023 ,
Dalam investigasi yang dilangsung beberapa kali ke lapangan , Ketua LSM (FPKM) Riduansyah sering menemukan beberapa proyek yang dibanguna dari dana APBN papan namanya tak terpasang dilokasi bangunan.
Papan nama proyek harus terlihat publik ,tidak hanya asal pasang begitu saja harus jelas dan detil.seperti memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, volume pekerjaan,nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek. dan nilai kontrak serta jangka waktu.
Kenapa begitu pentingnya pemasangan papan nama Proyek, hal ini merujuk pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), selain Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh Negara, wajib memasang papan nama proyek dan memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek, kontraktor pelaksana serta nilai kontrak dan jangka waktu pengerjaannya.
Tersorot salah satu PAUD Kabupaten banjar ,sebanyak 2 Ruangan Sekolahdi jadikan satu bangunan PAUD,,sungguh sangat dipaksakan padahal halaman sekolahan paud tersebut sangat terbatas tempat parkir untuk guru didik susah apa lagi untuk parkir orang tua anak didiknya keberadaan tanah sangat terbatas.
Ini disampaikan Ketua FPKM kepada mediapublik.net kemarin d Banjarmasin atas temuan yang dihasilkan dari hasil investigasi dilapangan.
Diantaranya Papan Nama proyek tidak terpasang untuk dilihat publik. Hal ini tentunya menjadi buah bibir oleh masyarakat dan sejumlah lembaga hingga menimbulkan berbagai presepsi yang menilai pembanggunan sekolahan mengunakan uang Negara itu dinilai asal-asal saja.
Bahkan yang memprihatinkan Salah satu pemasangan dinding sekolah ada yang dari bata merah dan batako “terkesan “ kurang sesuai ujar Riduan.
Meyikapi hal ini, ketua FPKM (Forum Peduli Kesejahteraan Masyarakat) Riduansyah langsung turun lokasi proyek yang sangat prihatin khususnya kabupaten banjar ketika diminta tanggapan terkait pembanguan sekolah tidak dijawab pada kepala dinas oleh stap menjawab kadis lagi sibuk.
Keberadaan papan nama proyek belum ada hal ini patut dicurigai, karena tidak mungkin kontraktor tidak mengetahui tentang aturan atau disengaja dibuat tidak tahu. “Dengan adanya papan nama proyek, masyarakat dapat mengawasi secara langsung pengerjaan,”‘kata Riduansyah LSM FPKM
Riduansyah mengatakan banyak Proyek dan nilai kontrak baik itu PL maupun lelang serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek yang bertebaran kepelosok dan sela sela bangunan yang tidak bisa terlihat publik namun hal ini sungguh ironis dinas terkait tutup mata bahkan tidak tegas dengan pengawasan kerjaan dengan tidak mengevaluasi baik hjasilnya lingkungan,jalan akses menuju sekolah maupun tingkat keserdiannya sekolah sebelum terjadi pembangunan.
Kami berharap dinas pendidikan khususnya melihat dan evaluasi banyak sekolah tidak layak untuk dipakai seperti atap bocor,bahkan ada bangunan yang masih terbuat dari kayu yang ditemukan di daerah menuju kiram banyak sekolah harus diperhatikan untuk menunjang anak didik kita nantinya.hal ini akibat lemahnya pungsi pengawasan.
Kita beharap Esekutif,legeslatif dan apparat hukum maupun masyarakat harus mengawasi persoalan papan proyek maupun pembangunannya jangan hal ini abai dan dipandang sebelah mata saja. (TimRD Bjb)
