medipublik.net, Pelaihari
Begitu Panjangnya waktu penyelesaian konflik Perusahaan antara PT Bimo Toksono Gono (BTG) dengan Perusahan Daerah Baratala Tuntung Pandang (BTP) Perusahaan Plat Merah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ini akhirnya aksi turun ke jalan mendatangi DPRD Tala terjadi.
DPP SBNI yang dikomandani Wagimun, SH bersama Pengurus anggota lainnya mendatangi kantor DPRD Tanah Laut (Tala), Kamis (9/1/2025) siang.
Dari titik Lokasi Gunung Kayangan Pelaihari mereka dengan mengendarai puluhan kendaraan bermotor menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat terkait konflik yang terjadi antara PD Baratala dengan PT Bimo Taksoko Gono (BTG).
Dalam ruang Utama Gedung Rapat DPRD mereka saling bergantia menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar bersama anggota dewan lainnya.
Sementara dari pihak Pemkab. Tanah Laut diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Andris Evony serta Plt Asisten Bidang Administrasi Umum Akhmad Hairin serta Kabag Hukum Alfirial.
Ketua DPP SBNI, Wagimun, SH mengatakan tuntutan mereka adalah meminta PD Baratala Tuntung Pandang memberikan SPK (surat perintah kerja) kepada PT BTG sesuai perjanjian.
“Perselisihan SPK antara PD Baratala dengan BTG ini membuat sejumlah karyawan BTG tak bekerja lagi,” ucapnya.
Ia pun khawatir adanya perselisihan antara kedua perusahaan jika tidak diselesaikan membuat investor yang mau berinvestasi di Kabupaten Tala takut dan tak jadi berinvestasi. “Hal ini tentunya akan merugikan kami karena lowongan pekerjaan tidak ada lagi,” jelasnya.
Lebih lanjut Wagimun meminta kepada pemerintah daerah untuk serius menyelesaikan persoalan yang terjadi antara PD Baratala dengan PT BTG.
“Kami juga meminta agar tambang bijih besi di Desa Pemalongan itu ditutup dan batu besi yang ada tidak boleh diangkut. Jika tuntutan itu tidak diindahkan kami aksi unjuk rasa besar-besaran,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar menyatakan akan menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disampaikan pihak DPP SBNI.
“Nanti akan kita lakukan rapat kerja bersama PD Baratala. Namun sebelum itu kami minta Pemkab Tala untuk melakukan rapat internal dengan PD Baratala dan Dewan Pengawas (Dewas),” tuturnya.
Ditegah aksi tersebut Petinggi PT BTG ataupun PT Baratala tak terlihat tampak dalam ruang Rapat Dengar Pendapat (RPH) dalam penyampaian aspirasi itu.
Terpisah Dewan Pimpinan Perkumpulan Rakyat Tanah Laut (DPP PERAK TALA) Firdaus menyayangkan aksi Demo ini terjadi dikarenakan lambatnya penanganan Konflik PT BTG dengan PT BARATALA TUNTUNG PANDANG mengingat kasus ini sudah bertahun tahun terlewatkan sampai berganti ganti Pimpinan Bupati Tala.
Untuk itu Putra Ahli Waris Pendiri Tala ini mendesak kepada yang berwenang menangani masalah ini PD Baratala Tuntung Pandang BUMD Pemkab. Tanah Laut bersama PT BTG dimediasi DPRD Tala sesegeranya menuntaskan kasus Konflik dua Perusahaan tersebut dengan tuntas.
Mengingat selama ini atas konflik tersebut sudah menyengsarakan PT BTG ,para Buruh Karyawan dikarenakan tidak bekerja lagi. ( MP/TIM/AB)
