Banjarmasin, mediapublik.net
Banjarmasin kini menjadi perhatian dunia, dengan konsep dimilikinya roadmap kota inklusi apalagi telah mendapatkan penghargaan internasional , Banjarmasin menjadi kota ke 8 pertemuan tingkat Tinggi Walikota dan lokakarya perencanaan dan pembangunan kota Inclusive disabilitas berbasis data.
Sebagai tuan rumah Pertemuan Tingkat Tinggi Wali Kota untuk Kota Inklusif ke-8 di Banjarmasin Kamis (3/10) menuai banyak apresiasi dari berbagai kota di Indonesia dan UNESCO.
Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan ada tiga fisik yang harus dituntaskan saat ini, Pertama mengembalikan kota Banjarmasin sebagai Bandar perdagangan dan jasa. Disaat bagaimana kemajuan kota-kota di dunia dan di Indonesia, kedua Kota Banjarmasin juga yang namanya pelayanan publik sudah berbasis IT atau smart city dengan dibangunnya Plaza City di lantai tiga menara pandang Banjarmasin
Ketiga adalah bentuk-bentuk yang harus senantiasa kita upayakan sehingga seluruh kota-kota yang ada di Indonesia minimal yang bergabung dalam APEKSI di 27 kota ini akan bisa mewujudkan nya sebagaimana juga target target pencapaian terkait dengan system.
Oleh karena itu mari sama-sama kita berdiskusi berbagi pengalaman , mudah-mudahan kita akan menghasilkan berbagai macam kesepakatan dan juga hasil-hasilnya ini akan kita tuangkan bersama dalam mediasi
Kemudian semoga ini menjadi komitmen bersama untuk pembangunan kota inklusi di Indonesia, APEKSI, kota Banjarmasin menuju kota inklusi pada tahun 2018 yang lalu dan mudah-mudahan berdasarkan panduan itu di 2030 yang akan datang betul-betul bisa terwujud.
Perwakilan APEKSI sebagai Walikota Kupang Jefri Riwu Kore, penggagas sekaligus membentuk kelompok kerja kota inklusif yang ditunjukkan sebagai wadah pemerintah daerah untuk bertukar pikiran berbagai pengalaman dan berdiskusi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan inklusif, jelasnya.
Disabilitas kurang lebih 2 tahun dibentuk APEKSI mengelola 14 Kota upaya mplementasi kebijakan kota inklusif dengan berbagai inovasi sesuai dengan situasi dan kondisi pertemuan kali ini dilakukan dapat saling memberikan inspirasi dalam rangka mengembangkan kebijakan pembangunan inklusif ujar Jefri.
Gubernur Kalsel diwakili Asisten Hermansyah menyampaikan permohonan maap atas ketidak hadiran Gubernur dalam acara ini karena diwaktu bersamaan ada acara juga yang lebih penting.
Tak lupa ucapkan terima kasih pada organ yang bekerja sama untuk melaksanakan pertemuan yang bermakna dan berarti sekaligus motivasi bagi kita semua agar lebih baik bagi terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan yang harus dihormati sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Memenuhi haknya bukan sekedar menjalankan tugas sebagai kepala daerah kewajiban Walikota tetapi juga mencurahkan rasa kemanusiaan saling menghargai dan menyiagakan perbedaan karena keadaan dan kondisi yang berbeda berbagai bangsa di dunia tanpa kecuali kita untuk menegakkan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas, ujar Gubernur. (MP)
