Persoalan perizinan yang berbelit serta keterbatasan akses terhadap BBM bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Tanah Laut kini mulai mendapat solusi melalui inovasi layanan bertajuk “SIAP MELAUT”.
Program tersebut diperkenalkan dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) yang digelar di ruang rapat DPRD pada Senin (2/2/2026).
Kehadiran inovasi ini tidak hanya bertujuan menyederhanakan urusan administrasi, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk mengatasi hambatan birokrasi yang selama ini berdampak pada aktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir di Tanah Laut.
Kepala DKPP Kabupaten Tanah Laut, M. Kusri, menjelaskan bahwa panjang garis pantai Tanah Laut yang mencapai 175,93 kilometer seharusnya dapat menjadi potensi besar bagi sektor perikanan. Namun dalam praktiknya, ribuan nelayan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait perizinan dan administrasi kapal.
Menurutnya, sekitar 2.815 kapal nelayan kerap terkendala aturan yang melibatkan berbagai instansi dengan kewenangan berbeda. Kondisi tersebut membuat proses pengurusan dokumen menjadi lebih rumit dan berdampak pada akses nelayan terhadap BBM subsidi maupun perlindungan asuransi.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, DKPP menghadirkan inovasi SIAP MELAUT yang merupakan singkatan dari Selesaikan Izin dan Administrasi Pelayaran Melaut Legal, Aman, untuk Tangkap. Program ini dirancang sebagai layanan terpadu yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, perbankan, hingga Pertamina.
M. Kusri menegaskan bahwa konsep utama program ini adalah pelayanan proaktif melalui pendampingan langsung kepada nelayan. Dengan demikian, nelayan tidak perlu lagi menghadapi sendiri proses administrasi yang selama ini dianggap rumit dan memakan waktu.
Melalui SIAP MELAUT, pemerintah memberikan pendampingan dalam verifikasi dokumen kapal, memfasilitasi akses BBM subsidi agar tepat sasaran, serta menyediakan pelatihan keselamatan pelayaran dan sertifikasi kecakapan nelayan (SKN).
Ia menambahkan, program tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang diusung Bupati H. Rahmat Trianto dan Wakil Bupati H. Muhammad Zazuli melalui semangat “Simpun”.
Menurut Kusri, tujuan utama dari program ini adalah memastikan nelayan memiliki dokumen yang lengkap dan legal, menjalankan aktivitas melaut dengan aman, serta memperoleh peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, DKPP berperan sebagai sektor utama yang mengoordinasikan seluruh layanan agar berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.
Inovasi tersebut mendapat respons positif dari Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut. DPRD bahkan mendorong agar segera disusun Nota Kesepahaman (MoU) dengan kementerian terkait guna memperkuat landasan hukum serta mendukung keberlanjutan program melalui dukungan anggaran yang memadai.
Selain itu, pimpinan dan anggota Komisi II DPRD menyatakan komitmennya untuk mendampingi DKPP dalam melakukan ekspose program ke tingkat nasional, termasuk kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadikan SIAP MELAUT sebagai salah satu contoh praktik terbaik pelayanan publik di sektor perikanan yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut.
