Keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan berbagai usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Daerah Pemilihan (Dapil) I yang berlangsung di Desa Panggung, Senin (27/04/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh tiga anggota DPRD Tanah Laut, yaitu Hidayat Noor dari Fraksi PDI Perjuangan, Lutfi Wardhana dari Fraksi PPP, serta Ganti Bonata Tinambunan dari Fraksi PKB. Dalam pertemuan itu, para legislator berdialog langsung dengan masyarakat untuk membahas berbagai kebutuhan pembangunan di wilayah desa.
Berbeda dengan agenda reses yang umumnya berfokus pada penyerapan aspirasi baru, kali ini pembahasan lebih diarahkan pada evaluasi usulan yang telah disampaikan sebelumnya. Langkah tersebut dilakukan untuk menentukan program mana yang dinilai paling mendesak dan memungkinkan untuk direalisasikan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
Hidayat Noor menjelaskan bahwa pendekatan tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang realistis terkait peluang realisasi usulan pembangunan. Menurutnya, keterbatasan dana pokok pikiran (pokir) mengharuskan DPRD lebih selektif dalam menentukan prioritas program yang akan diperjuangkan.
Ia menambahkan bahwa evaluasi terhadap aspirasi yang telah masuk sebelumnya menjadi langkah yang lebih efektif dibandingkan menambah daftar usulan baru yang berpotensi sulit untuk diakomodasi dalam penganggaran.
Dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, DPRD harus menerapkan skala prioritas dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan publik menjadi perhatian utama dalam pembahasan.
Beberapa bidang yang diprioritaskan antara lain pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan kualitas jalan lingkungan, serta fasilitas pendidikan yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap aktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Meski keterbatasan anggaran pokir menjadi kendala, para anggota DPRD menyatakan komitmennya untuk tetap memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah lainnya. Salah satunya dengan mengawal agar usulan yang disampaikan pemerintah desa dapat masuk ke dalam Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Melalui jalur tersebut, usulan pembangunan yang belum dapat diakomodasi melalui pokir tetap memiliki peluang untuk direalisasikan melalui program pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, ketiga anggota DPRD juga sepakat bahwa pembangunan infrastruktur dasar di Desa Panggung masih menjadi kebutuhan yang harus mendapat perhatian serius. Perbaikan jalan dan sistem drainase dinilai sebagai prioritas utama karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat serta kelancaran aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Dengan penetapan prioritas yang tepat, diharapkan pembangunan tetap dapat berjalan secara efektif meskipun di tengah keterbatasan anggaran, sehingga kebutuhan mendasar masyarakat tetap dapat terpenuhi secara bertahap dan berkelanjutan.
