mediapublik.net, Banjarmasin
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Kabupaten Tanah Laut.
Kegiatan yang diikuti 135 peserta dari 130 desa dan 5 kelurahan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (01/07/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Rahmat Trianto menegaskan bahwa keberadaan paralegal di desa diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam membantu penyelesaian persoalan hukum masyarakat melalui pendekatan musyawarah dan mediasi sebelum menempuh jalur litigasi. Menurutnya, konflik sosial maupun sengketa pertanahan masih menjadi persoalan yang kerap dijumpai di berbagai wilayah.
“Kami berharap para paralegal dapat membantu pemerintah, baik pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum di tingkat bawah, terutama melalui pendekatan musyawarah dan mediasi sebelum menempuh jalur hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala PMD Kabupaten Tanah Laut Muhammad Syahid melaporkan bahwa pelaksanaan Bimtek merupakan tindak lanjut program nasional pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan yang didasarkan pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Hukum terkait paralegal dan Posbankum Desa/Kelurahan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Hukum Kalimantan Selatan Alex Cosmas Pinem menjelaskan bahwa Posbankum memiliki empat fungsi utama, yakni sebagai pusat informasi hukum, layanan konsultasi hukum, fasilitator mediasi, serta pemberian pendampingan dan rujukan bantuan hukum bagi masyarakat.
Kegiatan pembukaan turut dirangkai dengan penyematan tanda peserta berupa ID Card dan rompi paralegal secara simbolis, serta pemberian penghargaan dari Kantor Wilayah Hukum Kalimantan Selatan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung penguatan layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan. (MP/Diskominfostasan)
