mediapublik.net, Pelaihari
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostasan) menggelar Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pejabat Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR) tingkat Kabupaten Tala Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sarantang Saruntung, Selasa (07/07/2026), ini diikuti oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tala.
Kepala Bidang Komunikasi Diskominfostasan Tanah Laut, Margareta Habibah, S.ST., S.I.Kom, dalam laporan kegiatannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan agenda rutin tahunan untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis bukti sekaligus menguatkan pemahaman PPID Pelaksana terhadap kategori informasi yang wajib disediakan maupun yang dikecualikan beserta dasar hukumnya.
Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2025, Kabupaten Tanah Laut meraih predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan skor 94,87, yang hanya diraih oleh empat dari 13 kabupaten kota se Kalsel. Sementara hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2025 untuk pengelolaan pengaduan melalui SP4N LAPOR meraih capaian 2,5 dari target 2,5 alias 100%.
Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, H. Achmad Taufik, S.Pd., M.AP menyampaikan apresiasi kepada Diskominfostasan Tala yang telah menginisiasi kegiatan tersebut.
Wadah untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan informasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa PPID dan SP4N-Lapor memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Hilangkan sekat-sekat ego sektoral. Mari kita bangun budaya kerja yang kolaboratif, saling mendukung, dan fokus pada penyelesaian masalah, bukan sekadar pembagian kewenangan,” tegasnya.(MP/ Diskominfostasan)
