PELAIHARI – DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian persoalan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar bagi nelayan agar distribusinya berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Mekanisme Penyaluran Solar Subsidi bagi Nelayan yang digelar di Gedung Sarantang Saruntung, Pelaihari. Rapat dihadiri Ketua DPRD Tanah Laut Khairil Anwar bersama Komisi II DPRD Tanah Laut yang dipimpin Agus Prasetyo Budiono.
Kegiatan itu juga dipimpin Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto dan dihadiri perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tanah Laut, pengelola Sentra Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN) Kuala Tambangan, perwakilan nelayan, Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang, Kepala Desa Tabanio, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Ketua Komisi II DPRD Tanah Laut, Agus Prasetyo Budiono, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi nelayan yang menginginkan kemudahan akses serta kepastian ketersediaan solar subsidi untuk menunjang aktivitas melaut.
Menurutnya, Komisi II DPRD bersama DKPP telah melakukan verifikasi lapangan dan menggelar sejumlah rapat lintas sektor guna mencari solusi atas kendala distribusi solar subsidi di kawasan Kuala Tambangan.
“Yang terpenting adalah komunikasi dan sinkronisasi antar-pihak. Nelayan harus tetap memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Komisi II akan terus mengawal proses penyelesaian persoalan ini hingga distribusi solar subsidi dapat memberikan kepastian pelayanan bagi nelayan, sehingga mereka dapat melaut dengan nyaman tanpa mengabaikan aturan administrasi yang berlaku,” ujar Agus, Sabtu (4/7/2026).
DPRD Tanah Laut berharap koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola SPBUN, dan para nelayan terus diperkuat sehingga penyaluran solar subsidi dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan kepastian bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut.
