mediapublik.net, Pelaihari
Ketua DPRD Tala, H Khairil Anwar mengatakan, kondisi keuangan daerah saat ini masih cukup untuk menjaga roda pemerintahan dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, meski alokasi transfer dari pemerintah pusat pada 2026 mengalami penurunan sekitar 32 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Apalagi pelayanan publik dan sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat sangat dibutuhkan namun itu tetap berjalan di tengah tekanan terhadap ruang fiskal daerah.
Hal yang dirasan dalam anggaran tersebut adalah adanya penurunan paling signifikan terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang anjlok hingga 80 persen. Kendati demikian, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) tetap berjalan. Sejumlah komponen, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, bahkan menunjukkan akselerasi penyaluran.
“Alhamdulillah kalau di Tala, secara anggaran kami masih bisa berjalan. Termasuk untuk pelayanan, mengakomodasi visi misi kepala daerah juga sebagian terakomodasi,” kata Khairil.
Menurutnya, hingga saat ini penurunan transfer dari pemerintah pusat belum menimbulkan kendala berarti terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut. “Alhamdulillah kami bisa bertahan di Tala, tidak ada kendala yang berarti,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal, DPRD Tala tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah daerah. DPRD juga memiliki ruang untuk memberikan masukan dan kritik agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan aturan.
Ppelaksanaan program merupakan kewenangan kepala daerah. Namun, DPRD tetap melakukan pengawasan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dokumen perencanaan pembangunan daerah, tutur Khairil.
“Kalau program sebenarnya kewenangannya Kepala daerah, kami cuma menerima, tapi kami tetap mengkritisi sepanjang itu sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua tidak lepas dari RPJMD dan visi misi kepala daerah,” jelasnya.
Keterbatasan ruang fiskal, kata Khairil, tidak berarti seluruh program pembangunan harus dihentikan. Sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga masih tetap berjalan.
Ia mencontohkan kegiatan padat karya dan program bedah rumah yang hingga kini masih dilaksanakan di masyarakat. “Alhamdulillah di masyarakat kami, termasuk kegiatan padat karya berjalan, termasuk bedah-bedah rumah,” katanya.
DPRD Tala menilai penurunan transfer dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah perlu semakin cermat dalam menentukan prioritas anggaran. Program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat diharapkan tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan daerah. (MP)
