mediapublik.net, Banjarmasin
Kegiatan bongkar muat dilingkungan pelabuhan selama ini jasa pelayanan memakai jasa koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang dilaksanakan hampir disetiap pelabuhan se Nusantara, sehingga setiap perusahaan terjadi kegiatan bongkar muat mutlak memakai jasa TKBM.
Ketua Koperasi TKBM Samudera Nusantara Banjarmasin Muhammad Noor saat dikonfirmasi mediapublik.net (12/5) di ruang kerjanya Banjarmasin berkenaan dengan kegiatan TKBM menyatakan, TKBM tetap bekerja profesional.
Hanya saja belakangan ini sangat di sayangkan ada muncul kegaduhan karena adanya rencana pencabutan 2 SKB dan 1 Deputy dianggap biaya upah di pelabuhan terlalu tinggi dari TKBM. Pada hal menurut Muhammad Noor upah tersebut terkesan mahal dari pihak pengelola pelabuhan.
Tambat termasuk peralatan selama ini dimasukkan ke TKBM dan Pelindo bayar setelahnya itupun 4 sampai 5 buah kapal. Maka hal demikian tegas Muhammad Noor se-olah olah TKBM yang mempersulit perusahaan.
Kondisi seperti ini sebenarnya upah untuk TKBM tidak seberapa disebutkan untuk kontainer tidak sampai 100 ribu rupiah perbox jenis 40 pit dan 20 pit. Sedangkan untuk kargo doring dipelabuhan konvensional paling tinggi 15 ribu rupiah.
Terkait akan dicabutnya 2 SKB dan 1 Deputy pihaknya menolak keras karena tidak sesuai yang sampai ke TKBM dan logistik biaya di pelabuhan sangat tinggi. Sehingga pihaknya pengajak pemerintah dalam ini Pelindo untuk duduk bersama satu meja terkait upah dilingkungan Pelabuhan, apalagi koordinasi dilingkungan pelabuhan terutama Pelindo tetap baik dan lancar.
Sementara Pembinaan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Banjarmasin, termasuk jajaran Pelindo III Cabang Banjarmasin terhadap Koperasi TKBM Samudera Nusantata masih perlu ditingkatkan meskipun isunya sudah terbentuk Tim Terpadu didalamnya ada pemerintah daerah propinsi Kalimantan Selatan pungkasnya. (MP/hafrud).-
