MediaPublik.net, Pelaihari — Demi memperkuat kemandirian ekonomi desa, DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Regulasi ini diharapkan menjadi tonggak baru bagi desa-desa di Tanah Laut agar mampu mengelola potensi lokal secara profesional dan berkelanjutan.
Raperda BUMDes menjadi salah satu dari tiga rancangan peraturan strategis yang saat ini sedang dimatangkan oleh DPRD Tala. Dalam proses penyusunannya, para anggota dewan menggandeng akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memastikan substansi regulasi ini tepat sasaran.
Rapat kerja pembahasan berlangsung di Gedung DPRD Tala pada Senin (8/9/2025) siang, dihadiri seluruh komisi DPRD bersama narasumber dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ULM dan Biro Hukum Pemprov Kalsel.
Ketua Komisi I DPRD Tala, Yoga Pinis Suhendra, menegaskan pentingnya Raperda BUMDes untuk mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“BUMDes harus kita dorong agar lebih profesional dan memberi manfaat nyata bagi warga desa,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran Raperda ini akan memperjelas tata kelola, transparansi, serta akuntabilitas BUMDes sehingga tidak hanya menjadi simbol administrasi, tetapi benar-benar mampu meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).
DPRD Tanah Laut berkomitmen agar Raperda BUMDes segera disahkan pada tahun ini. Dengan regulasi tersebut, diharapkan seluruh BUMDes di Tala bisa bertransformasi menjadi motor ekonomi desa yang kuat dan mandiri.
