10 Partai dapat dana hibah dari Pemerintah

mediapublik.net, Pelaihari

Bupati Tanah Laut (Tala) yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tala Hairul Rijal menyampaikan dana hibah dari pemerintah merupakan amanah uang rakyat yang dihibahkan kesetiap partai politik demi menunjang pelaksanaan demokrasi di daerah dan pertanggungjawabannya harus disusun sesuai peraturan yang berlaku.

“Dengan adanya dana hibah yang masuk ke partai politik, saya berharap dana tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin sebagai penunjang dalam melaksanakan visi misi mulia partai politik, disamping itu juga mampu memberikan edukasi politik yang sehat pada masyarakat” Kata Rijal dalam sambutannya pada pembukaan Sosialisasi Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Tanah Laut (Tala) di Gedung Sarantang Saruntung, Rabu (20/07/22)

Peserta kegiatan penerima dana hibah dari pengurus partai politik 10 orang per partai, baik pengurus di kabupaten danĀ  dari cabang atau ranting di kecamatan, adapun unsur partai yang berhadir dalam sosialisasi tersebut yaitu dari PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, PKS, PKB, Demokrat, PPP dan Hanura.

Dalam sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Tala, Badan Pemeriksa Keuangan Rebuplik Indonesia (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalsel.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tala Drs. Rudi Ismanto,. M.Si. Menyampaikan sosialisasi hibah bantuan keuangan pada partai politik dalam rangka partai politik yang meberima dana hibah di tala ini akan dapat lebih baik lagi dalam pertanggung jawaban penerimaan dana hibah baik secara administrasi dan pelaksanaannya.

“Nanti akan ada BPK RI perwakilan Kalsel sehinga bapa ibu dapat menayakan secara langsung kendala yang dihadapi selama ditahun 2021, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban maupun yang berkaitan dengan pajak yang disetorkan terkait dengan pelaksanaan dana hibah ini, kami berharap tidak ada lagi kesalahan dalam administrasi yang menjadi temuan BPK RI yang kemarin ditahun 2021 kita nilai 90% sudah bagus, artinya ada beberapa yang harus disempurnakan lagi” Kata Rudi. (MP/Diskominfo Tala).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *