CSS ke XIX Terbitkan Deklarasi Banjarmasin

Banjarmasin, mediapublik.net

Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), City Sanitation Summit (CSS) XIX tahun 2019 yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin, berhasil menelurkan sebuah deklarasi yang disebut juga sebagai Deklarasi Banjarmasin.
             Ketentuan tercantum dalam deklarasi yang dibacakan oleh Walikota Depok, Mohamad Idris, itu adalah, Kepemimpinan Kuat Untuk Keberlajutan Sanitasi Aman. Kami Bupati dan Walikota yang tergabung dalam Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) dalam rangka pencapaian SDGs, khususnya tujuan ke 6 tentang pembangunan air minum dan sanitasi, berkomitmen.
             Pertama mengkonsolidasikan seluruh sumber daya dan mewujudkan pencapaian SPM yang ada melalui peningkatan alokasi dana desa atau kelurahan partisifasi dunia usaha, pemanfaatan dana zakat, infaq, sadaqah, wakaf atau ziswaf, dan mengkonsolidasikan seluruh sumber dana masyarakat, mitra pembangunan, lembaga kredit mikro dan hibah perorangan atau kelompok
            Kedua menyelenggarakan layanan sanitasi menyeluruh berkelanjutan menuju sanitasi aman melalui pemisahan regulator dan operator, peningkatan kapasitas kelembagaan serta peyertaan modal bagi daerah yang memiliki badan usaha layanan sanitasi
           Ketiga merekomendasikan kepada pemerintah pusat dengan menyiapkan strategi dan arah kebijakan, dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan implementasi yang responsif terhadap variasi kebutuhan daerah (kabutan atau kota).

           Kemudian memperluas tugas provinsi untuk pelaksanaan dukungan pembiyaan di bidang sanitasi, dan memberikan penghargaan atau insentif kepada pemerintah kabupaten atau kota yang telah berhasil dalam pencapaian target sanitasi.
           Kegiatan rapat tahunan CSS, AKOOPSI yang dilaksanakan di Ball Room, Hotel Rattan In, Banjarmasin itu, dibuka langsung oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, Selasa (24/09)
Dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Provinsi Kalsel H Haris Makkie, pria yang akrab Paman Birin ini mengatakan, dalam konsep pengembangan wilayah, baik di kabupaten maupun kota, sanitasi merupakan aspek yang sangat penting.
            Implementasi berbagai kebijakan di bidang sanitasi, lanjutnya, memiliki sasaran mewujudkan layanan sanitasi menyeluruh dan berkelanjutan. “Di Kalimantan Selatan, saat ini banyak kabupaten dan kota, yang saya lihat sudah membenahi strategi sanitasinya,” ujarnya.
Tentu saja, dalam konteks yang lebih besar, Pemprov Kalsel akan terus berupaya mendorong terwujudnya layanan sanitasi yang menyeluruh, di seluruh kabupaten, kota.

“Kami memiliki konsep pengembangan wilayah kota metropolitan Banjarbakula. Konsep ini mencakup 5 kabupaten, kota, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito kuala, dan Kabupaten Tanah Laut,” katanya.
              Banjarbakula, jelasnya, merupakan satu dari 10 kawasan metropolitan baru yang saat ini tengah dikembangkan di Indonesia. “Dalam pengembangannya, yang menjadi prioritas adalah tata kelola sanitasi,” jelasnya.
               Berkat dukungan dari pemerintah pusat, ucapnya lagi, Banjarbakula kini telah memiliki berbagai fasilitas pendukung kawasan, seperti bus rapid transit, sebagai moda transportasi pendukung, kemudian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banjarbakula. “Fasilitas-fasilitas pendukung ini disiapkan dalam rangka menunjang kesiapan kawasan metropolitan banjarbakula,” pungkasnya.
               Sementara itu, Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro yang hadir lansung dalam kegiatan tersebut mengatakan, sanitasi yang bagus di sebuah kota merupakan tanggungjawab kepala daerah.
             Karena itu, ia tidak ingin ada kota atau kabupaten terlebih anggota AKKOPSI yang dalam perjalanan kepemimpinannya tidak memiliki target menutaskan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Sanitasi itu adalah tanggung jawab kepala daerah Kabupaten Kota. Jadi nanti masing-masing kabupaten kota, apalagi anggota AKKOPSI tidak boleh bilang kalau saya anggota AKKOPSI tapi saya tidak punya target PHBS, itu artinya keanggotaannya di AKKOPSI perlu ditanyakan, serius atau tidak menangani masalah sanitasi,” tegasnya
             Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro, bersama Ketua AKKOPSI yang juga Walikota Jambi, Syarif Fasha, juga menyerahkan penghargaan kepada 5 Kabupaten Kota unggulan dalam pengelolaan lumpur tinja, diantaranya Kota Kendari, Kabupaten Gresik, Kota Bekasi, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Surakarta.
             Untuk tahun 2020 nanti, kota yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), City Sanitation Summit (CSS) ke XX adalah Kabupaten Tanggerang.(MP/humpro-bjm/ Advertorial)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *