medipublik.net, Banjarmasin
Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Akhmad Rubani menyesalkan keterlambatan pembayaran Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kabupaten Tapin yang mengalami keterlambatan pembayaran kepada para kontraktor yang telah selesai mengerjakan proyek proyek pemerintah untuk tahun 2023.
Dengan adanya keterlambatan pembayaran sangat berdampak kepada para kontraktor,mengingat tidak semua kontraktor memiliki modal keuangan yang besar,kata Rubani saat di temui wartawan media ini di ruang kerjanya,Selasa (16/1/2024).
Diakuinya banyak para kontraktor dalam menyelesaikan proyek pemerintah terlebh dulu melakukan pinjaman barang dan modal,baik kepada pihak Supplier maupun lembaga keuangan.
“Dengan terjadinya keterlambatan pembayaran kontraktor terpaksa juga terlambat melakukan pembayaran kepada para supplier yang jadi rekanan,ini sangat berdampak kepercayaan para supplier pada para kontraktor di daerah ini yang di pertaruhkan”,tegas Rubani.
Selain kepada para Supplier yang menjadi mitra,para kontraktor juga menanggung beban hutang pada pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya,karena tidak sedikit yang melakukan pinjaman untuk mengerjakan proyek.
Rubani selaku ketua DPD Gapensi sangat menyesalkan terjadinya keterlambatan pembayaran oleh pemerintah daerah,ini juga dapat merusak citra para kontraktor di mata para supplier,ini merupaan kejadian pertama di Kalimantan Selatan.
Salah seorang kontraktor yang juga anggota Gapensi Banjarmasim Ani mengaku, kesulitan untuk membayar upah tukang diakibatkan belum dibayarnya pekerjaan oleh Pemko, pungkasnya.
(hafrud).-
