mediapublik.net, Banjarbaru
Sinergi dan inovasi dalam mewujudkan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus diperkuat untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.
Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Kalimantan berkolaborasi memperkuat ekosistem pangan di daerah dalam penyelenggaraan GNPIP Wilayah Kalimantan 2025 bertema “Inovasi Produksi dan Penguatan Kapasitas Petani untuk Mendukung Akselerasi Program Swasembada Pangan” pada hari ini (25/9) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
GNPIP Wilayah Kalimantan mengusung beberapa program strategis yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga serta memperkuat kapasitas petani untuk mendukung percepatan program swasembada pangan. Pertama, menjaga kesinambungan pasokan dan distribusi melalui optimalisasi dan perluasan kerja sama antar daerah (KAD), serta pemberian subsidi ongkos angkut bersinergi dengan BUMN Logistik.
Kedua, mendukung pemenuhan kebutuhan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kerja sama strategis antara mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Perum Bulog, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna menjaga stabilitas harga pangan. Ketiga, penguatan kapasitas dan fasilitasi sarana serta prasarana kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) binaan Bank Indonesia di Wilayah Kalimantan untuk percepatan swasembada pangan.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menyampaikan bahwa penyelenggaraan GNPIP merupakan bentuk komitmen, keseriusan, dan kerja sama TPID di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Inflasi Kalimantan pada Agustus 2025 terjaga dalam sasaran 2,5±1% berkat kolaborasi TPIP-TPID dalam menjaga pasokan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi. Penguatan strategi jangka pendek dan panjang perlu terus dilakukan, termasuk terobosan padi apung serta haruan estate/kampung gabus sebagai solusi adaptif dan diversifikasi pangan.
Ke depan, hambatan penyaluran SPHP Bulog, antisipasi lonjakan permintaan akibat SPPG perlu diselesaikan melalui kemitraan dengan Bulog, BUMD, distributor, kerja sama antar daerah (KAD), serta percepatan cetak sawah dan OPLAH, guna memperkuat posisi strategis Kalimantan sebagai lumbung pangan nasional.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menyampaikan bahwa Pemerintah terus mendorong pengendalian inflasi pangan melalui sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dengan strategi 4K, antara lain melalui operasi pasar/gerakan pangan murah yang telah dilaksanakan ribuan kali di seluruh Indonesia.
Penyaluran beras SPHP sebesar 1,1 juta ton hingga akhir tahun, serta perluasan akses pembiayaan seperti KUR pertanian dan Kredit Usaha Alsintan. Upaya ini diperkuat dengan stimulus daya beli masyarakat berupa bantuan pangan dan diskon transportasi, perluasan kerja sama antar daerah (KAD) yang difasilitasi BUMN logistic.
Tak hanya itu juga pemanfaatan kapal Pelni untuk distribusi pangan, serta penguatan teknologi budidaya, smart farming, mekanisasi pertanian, dan sarana pascapanen seperti cold storage dan resi gudang untuk menjaga kualitas hasil panen. Pemerintah juga mengantisipasi HBKN Nataru dengan pemantauan ketat harga bahan pangan strategis, intensifikasi operasi pasar, serta memastikan kelancaran distribusi dengan ketersediaan armada yang cukup.
Dengan langkah-langkah tersebut, inflasi diharapkan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Sebagai langkah strategis untuk memperkuat komitmen dan mengakselerasi implementasi program, penyelenggaraan GNPIP Wilayah Kalimantan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Kalimantan.
Rakor tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Kehutanan, Perum BULOG, PT Pelayaran Nasional Indonesia, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Fadjar Majardi serta seluruh perwakilan TPID Wilayah Kalimantan untuk merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi.
TPIP dan TPID Wilayah Kalimantan berkomitmen memprioritaskan penyelesaian isu strategis inflasi Kalimantan dan menghasilkan rekomendasi untuk menjaga stabilitas harga, mengatasi permasalahan struktural pengendalian inflasi dan mendukung percepatan program swasembada pangan, melalui: (1) percepatan penyaluran beras SPHP untuk stabilisasi harga beras; (2) optimalisasi peran BUMD untuk efektivitas pengendalian inflasi pangan dari hulu ke hilir; (3) pelaksanaan KAD intra dan antar Kalimantan bersinergi dengan BUMN Logistik untuk memastikan keterjangkauan harga di tingkat konsumen; (4) monitoring implementasi program cetak sawah dan optimalisasi lahan untuk meningkatkan produksi dan menjaga kesinambungan pasokan beras. (MP/Hum)
