mediapublik.net, Banjarmasin
Bupati Barito Kuala (Batola), Bahrul Ilmi sesumbar mengklaim efisiensi anggaran tak berdampak di kabupaten yang dipimpinnya.
Sesumbar Bupati Bahrul demikian diungkapkan di hadapan awak media kala mewawancara dirinya usai kegiatan Kick Off Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 di Aula Selidah, Marabahan, belum lama tadi.
Hal tersebut ia sampaikan untuk menjawab pertanyaan awak media tentang apa pengaruh efisiensi anggaran bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batola.
“Efisiensi anggaran tidak berpengaruh buat kita. Kita ini tidak punya modal saja jalan, apalagi punya modal,” jawabnya.
Begitu pun efisiensi anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Ketua DPC PPP Batola itu mengatakan tidak berpengaruh sama sekali.
“Kalau perlu tambahi lagi pengurangannya biar kelihatan siapa yang kuat, siapa yang nggak kuat,” kelakarnya.
Lantas, benarkah efisiensi anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto tidak berpengaruh bagi Batola?
Dilihat secara umum, efisiensi anggaran dilakukan dengan mengalihkan atau mengurangi penggunaan anggaran kepada suatu sektor yang dianggap lebih tepat.
Hal ini dilakukan untuk menghindari pemborosan dan memastikan setiap anggaran mampu memberikan hasil optimal.
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah Indonesia 2025 tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306,7 triliun. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada 2025 berupa pemangkasan anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta pemangkasan transfer anggaran ke daerah senilai Rp50,59 triliun.
Hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Efisiensi anggaran dilakukan terhadap 16 pos belanja, seperti pembelian alat tulis kantor, perjalanan dinas, sewa kendaraan, hingga kegiatan seremonial.
Dipahami dari hal di atas, maka jelas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terdampak dengan kebijakan efisiensi anggaran. Dengan kata lain, tak ada satu pemerintah daerah pun yang tak terdampak efisiensi anggaran.
Hal ini dibenarkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Batola, Wiwien Masruri.
“Jelas berdampak pada masing-masing SKPD, termasuk terhadap APBD. Saat ini kami masih mempelajari mana mata anggaran yang memungkinkan untuk diefisiensikan,” katanya yang dikutip mediapublik.net pada pojokbanua.com.
Menurut Wiwien, jika pemotongan dari efisiensi anggaran 2025 telah dijalankan, maka masing-masing SKPD akan mengalami pemotongan maupun pengurangan anggaran.
Namun, ia masih belum bisa memperkirakan berapa persen pemotongan yang bakal dialami. “Masih belum bisa (memperkirakan) karena kebutuhan setiap dinas kan berbeda-beda,” terangnya.
Dampak lain dari efisiensi anggaran yang terasa jelas saat ini di Bumi Selidah adalah keberangkatan kontingen atlet Batola pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Kalimantan Selatan (Kalsel), Mei 2025 mendatang, di Banjarmasin.
Total kontingen Batola yang akan diberangkatkan untuk berlaga pada Popda Kalsel 2025 berjumlah 111 orang dari 10 cabang olahraga (cabor). Jumlah tersebut termasuk atlet, pelatih, ofisial, serta tim pendamping dari Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporbudpar) Batola.
Sumber media ini mengatakan yang merupakan pegawai di sebuah instansi negeri di Batola mengakui bahwa efisiensi anggaran berpengaruh pada kegiatan mereka, terutama perjadin yang kerap mereka lakukan. “Padahal perjadin itu menyangkut kegiatan dan tugas penting kami,” ucapnya. (MP/TOR/DN/FN/PB)
