mediapublik.net, Pelaihari
Ruang Pertemuan Sarantang Saruntung Pemkab. Tanah Laut menjadi ajang Forum Forkopimda , SKPD , Ormas dan Tokoh Masyarakat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran (TA) 2026, pada Kamis (13/2-2025).
Istimewanya di Forum itu juga telah hadir 2 orang Anggota DPRD Tanah Laut yakni Yoga & H Arkani, Bupati Terpilih 2025 Rahmat Trianto bersama Wakil Bupati HM Zajuli untuk mengikuti agenda Forum persentasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan RIset dan Inovasi Daerah (BAPERIDA) dan penyampaian aspirasi dalam kepesertaan di Forum tersebut.
Secara khusus H Arkani Angggota DPRD Tanah Laut diluar Forum pada mediapublik.net di Pelaihari berkomentar terkait dengan pengangaran 2026 baru tahap forum konsultasi publik RKPD 2026 yang mengumpulkan aspirasi masyarakat.
Ada beberapa poin DPRD Tala yang jadi saran kami untuk diakomodir dalam APBD 2026 terutama melaui RKPD ini terutama Infrastrktur , perekonomian, Kesehatan, lingkungan, pengelolaan SDA dan pendididkan.
Hal anggaran belum mengetahui persis ( JELAS) berupa angkanya 2026, yang jelas 2025 ini ada instruksi Presiden RI tentang efisiensi ada beberapa pemotongan dibidang anggaran, terutama perjalanan Dinas dipotong 50 %, dulu sudah dipotong 30 %, jadi ada lagi instruksi 50 %, jadi kalau ditotal mejadi 80 %. Tahun 2026 pola nya seperti ap akita belum mengetahuinya, belum ada petujuknya,
Menilik hal yang menonjol dalam RKPD ini adalah dalam rangkan mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tanah Laut periode 2025 -2030. Dari janji jani mereka itu apa saja disitu akan terlihat Dimana dominan sekali menggunakan anggaran.
Berkenanaan dengan efisiensi anggaran itu kamiakan melakukan konsultasi kepada Mendagri, juga ada yang ke DPR RI untuk memperjelas bagaiman teknis pelaksanaan rincian dari komponen efisiensi itu apa saja yang dikenakan potongan termasuk SKPD.
Akhirnya dengan banyaknya pemotongan pembiayaan terhadap kegiatan pekerjaan ini maka akan mengganggu kinerja daripada eksekutif dan legislative itu sendiri.
Jika itu benar dilaksanakan pemotongan biaya kegiatan pekerjaan ini maka salah satu kegiatan DPRD yang membuat Raperda akan mengurangi capaian target pembuatan Raperda sebagai dasar peraturan yang diciptakan untuk dasar dalam pedoaman kegiatan pekerjaan., ujar Pria Ketua DEMOKRAT Tanah Laut
Berharap dengan adanya kebijakan efisiensi ini kita setuju denan penghematan tetapi jangan sampai mengganggu kinerja, artinya skala prioritas jangan sampai dipotong terlalu besar, mengingat skala prioritas tersebut Dimana ada kegiatan yang berkelanjutan.
Contohnya dlaam pembiayaan Pembangunan dalam 5 tahun anggaran kalau itu dipoting tidak sampai diwaktu tersebut maka
