DPRD Tanahlaut Gelar RDPU Sikapi Aspirasi Aliansi Mahasiswa, Agendakan Turun Cek Distribusi Solar

PELAIHARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang terkait persoalan distribusi BBM solar subsidi untuk nelayan.

Forum tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tanah Laut pada Kamis (21/5/2026) dan menjadi respons atas aksi demonstrasi mahasiswa yang sebelumnya digelar pada Senin (18/5/2026).

RDPU dihadiri langsung oleh unsur pimpinan DPRD Tanah Laut, mulai dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Dewan (Sekwan), Ketua Komisi II beserta anggota, Kapolres Tanah Laut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tanah Laut, Camat Takisung, Kepala Desa Tabanio dan Kuala Tambangan, perwakilan mahasiswa dari Aliansi Tuntung Pandang, hingga perwakilan nelayan.

Dalam rapat tersebut, seluruh pihak sepakat menandatangani nota kesepahaman guna melakukan verifikasi dan koordinasi bersama terkait persoalan distribusi BBM di SPBUN Desa Kuala Tambangan dan Desa Tabanio sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut, H. Khairil Anwar, menyampaikan apresiasinya terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan nelayan dalam forum tersebut. Ia menegaskan DPRD akan mengawal penyelesaian persoalan distribusi solar subsidi agar berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

Menurut Khairil, DPRD merasa bangga dapat mendengarkan langsung berbagai keluhan dan masukan dari mahasiswa maupun nelayan terkait tata kelola distribusi solar subsidi untuk masyarakat pesisir.

Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat, pemerintah daerah melalui DKPP Tanah Laut akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memverifikasi data rekomendasi distribusi BBM yang dinilai masih terdapat ketidaksesuaian.

Ia menjelaskan, proses verifikasi dilakukan untuk menyamakan data yang disampaikan dalam rapat dengan kondisi riil di lapangan, termasuk terkait adanya perbedaan angka rekomendasi kuota BBM di wilayah Tabanio.

Dalam pembahasan tersebut disebutkan terdapat data penerima sebanyak 540, sedangkan rekomendasi yang tercatat mencapai 610, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Tanah Laut, Zulkifli, yang mewakili Aliansi Tuntung Pandang, mengapresiasi keterbukaan DPRD dalam memberikan ruang dialog bagi mahasiswa dan nelayan untuk menyampaikan aspirasi.

Menurutnya, forum tersebut menjadi hasil perjuangan mahasiswa yang selama ini konsisten mengawal persoalan distribusi BBM subsidi bagi nelayan kecil.

Ia menilai kesepakatan yang dicapai dalam RDPU merupakan langkah awal untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat pesisir.

Selain itu, pihak mahasiswa juga mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan dalam distribusi solar subsidi, baik terkait harga jual maupun jumlah BBM yang diterima masyarakat.

Zulkifli menyebut terdapat dugaan harga solar subsidi dijual di atas ketentuan yang berlaku, serta adanya ketidaksesuaian antara jumlah solar yang direkomendasikan dengan kuota yang diterima langsung oleh nelayan.

Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal proses verifikasi lapangan agar persoalan distribusi BBM subsidi benar-benar ditindaklanjuti secara transparan dan berpihak kepada masyarakat nelayan.