PELAIHARI – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) mendesak PT PLN segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tegangan listrik rendah yang masih dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah.

Selain pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, rendahnya tegangan listrik dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi merusak peralatan elektronik rumah tangga.

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Tanah Laut dan pihak PLN di Gedung DPRD Tanah Laut, Senin (6/7/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Tanah Laut, Muhammad Yusuf AR.

Turut hadir Camat Tambang Ulang Khairil Fahmi, Camat Bati-Bati Nur Helmi, Kepala Dinas Perhubungan Tanah Laut Tedi Mulyana, Manager ULP PLN Pelaihari Hudaiby Hibban, serta sejumlah kepala desa dari wilayah terdampak.

Ketua Komisi III DPRD Tanah Laut, Muhammad Yusuf AR, mengatakan aspirasi yang paling banyak diterima pihaknya berkaitan dengan rendahnya tegangan listrik di sejumlah daerah.

“Keluhan yang paling dominan kami terima adalah terkait tegangan listrik yang rendah. Kondisi ini berdampak pada aktivitas masyarakat dan juga menyebabkan kerusakan sejumlah peralatan elektronik milik warga,” ujarnya.

Menurut Yusuf, hasil pemetaan jaringan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata, seperti penambahan trafo, pembangunan tiang listrik, maupun peningkatan kapasitas jaringan pada wilayah yang membutuhkan.

Komisi III juga meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi jaringan listrik di Kabupaten Tanah Laut untuk mengidentifikasi titik-titik yang menjadi prioritas penanganan.

“Kami meminta PLN melakukan pemetaan kondisi jaringan di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut, sehingga dapat diketahui titik-titik yang memerlukan penanganan prioritas,” katanya.

Ia menegaskan, upaya perbaikan harus dilakukan sesuai standar operasional agar kualitas pelayanan kelistrikan kepada masyarakat semakin optimal.

Dalam RDP tersebut, Komisi III DPRD Tanah Laut memberikan sejumlah catatan kepada PLN dan meminta seluruh rekomendasi ditindaklanjuti hingga akhir Juli 2026. Setelah itu, DPRD akan kembali menggelar rapat evaluasi untuk memantau perkembangan pelaksanaannya.

“Semoga progresnya berjalan sesuai harapan. Namun apabila belum ada tindak lanjut yang signifikan, kami akan berkoordinasi dengan manajemen PLN UP3 Banjarmasin hingga Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah agar persoalan ini mendapat perhatian lebih lanjut,” tegas Yusuf.

Selain persoalan tegangan listrik rendah, para kepala desa juga menyampaikan berbagai aspirasi terkait pelayanan kelistrikan, di antaranya lambatnya realisasi perluasan dan penguatan jaringan listrik serta kebijakan penyegelan meteran pelanggan yang dinilai lebih cepat dilakukan dibanding penyelesaian keluhan masyarakat.

Rapat tersebut juga dihadiri anggota Komisi III DPRD Tanah Laut, yakni Hj. Yuliani, Andi Muhammad Tesar Muharram, dan Parmadi, yang turut menyampaikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan di Kabupaten Tanah Laut.