Pemkab. Tala Bersama DPRD Konsultasikan Pembangunan Kantor Bupati Terpadu

Jakarta, mediapublik.net
             Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tala bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tala melakukan Forum konsultasi publik terkait pembangunan Gedung Pemerintah Dengan Layanan Publik Terpadu , melalui skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) di Ballroom Grand Emerald Hotel Red Top, Pacenongan Jakarta Pusat pada selasa (16/07).

 Dalam kegiatan tersebut secara langsung berhadir Bupati Tala H. Sukamta, Wakil Bupati Tala Abdi Rahman, Sekretaris Daerah Tala Syahrian Nurdin , selain itu juga berhadir narasumber dari Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia (RI) Dadang Djusron, Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah III Direktorat Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Dr. Sumule Tumbo, S.E, MM.

Hadir juga Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), serta pimpinan dan anggota DPRD Tala, perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Tala dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tala, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) Tala, Inspektorat Tala, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tala (BPKAD), Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tala, serta stakeholder terkait lainnya.
           Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah III Direktorat Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Dr. Sumule Tumbo mengaku sangat mengapresiasi langkah dari Pemkab Tala yang sudah melakukan inovasi dalam pembangunan, Sumule Tombo juga mengatakan jika nanti proyek tersebut goal maka Kabvupaten Tala akan menjadi kabupaten pertama atau pilot project dalam pembangunan mengggunakan sekma KPDBU. “

Selain itu Tala juga akan tercatat dalam sejarah karena memiliki Gedung Pemerintah Dengan Layanan Publik Terpadu, yaitu yang pertama di Indonesia” ujarnya. (MPHum)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *